Isu yang Ditujukan Kepada Mantan Bupati Landak Fitnah dan Upaya Jegal Pilgub

oleh
Adrianus Asia Sidot (sebelah kiri) mantan bupati landak dua perionde. Foto : Tut Wuri

BorneOneTV  – Pemerintahan Kabupaten Landak bersama DPRD Landak kembali mengesahkan perda nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan penyertaan modal pada PT. Landak Barajaki,  dan sampai hari ini DPRD Landak masih belum mengetahui sejauh mana proses penyidikan dari pihak kejaksaan Negeri Landak terkait penggunaan anggaran PT. Landak Barajaki tersebut.

“DPRD Kabupaten Landak merencanakan akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) dalam rangka memperdalam dan mengkaji persoalan pertangungjawaban  proses penggunaan keuangan yang nota benenya bersumber dari APBD Kabupaten Landak,” kata Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Juvenalis di Landak beberapa waktu lalu.

Menurut Anggota DPRD Landak selama dua periode itu, dalam program kerja pansus ini, DPRD Landak akan menghadirkan mantan direktur  PT. Landak Barajaki, Harry Widjaja dan mantan bupati Landak, Adrianus Asia Sidot untuk dimintai keterangannya atas penggunaan dan pertangungjawaban keuangan daerah Kabupaten Landak tersebut.

Dalam rangka pemenuhan modal PT. Landak Barajaki, Pemerintah Kabupaten Landak telah mencairkan dua tahap dana untuk modal awal PT.Landak Barajaki yaitu pada tahun anggaran 2013 sebesar  Rp4,9miliar,  padaTahun 2014 sebesar Rp4,9 miliar dengan jumlah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada PT. Landak Barajaki sebesar Rp9,9 miliar dan  dana sebesar itu belum jelas penggunaannya,” jelas Evi.

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Landak itu untuk pengelolaan  Sumber  Daya Alam, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa.

Disamping itu, Evi melanjutkan, membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ketua Komisi B DPRD Landak, Evi Juvenalis. Foto : solopos.com

Sementara itu, mantan Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot ketika ditanya BorneOneTV via whatsapp Kamis kemarin 10 Agustus 2017 menjelaskan  terkait kasus penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak pada perusda PT. Landak oleh hak angket  DPRD ke penyidik Polres Landak yang jumlahnya Rp4,5 Miliar padahal audit  BPK dinyatakan WTP, dan terkait  dengan informasi hilangnya dana fee proyek sebesar Rp28 miliar, serta barang antik milik Pemerintah Kabupaten Landak yang  disimpan di rumah dinas Bupati selama dirinya menjabat mengatakan, kalaupun ada penyimpangan korupsi  di dalam manajemen PT.Landak Barajaki, silakan kasusnya dilanjutkan.

“Tetapi jangan ada, misalnya unsur politik untuk menjatuhkan saya, itu sudah lain lagi ceritanya,” kata Adrianus.

Menurut mantan Bupati Landak yang menjabat selama dua  periode ini persoalan yang dituduhkan kepadanya adalah fitnah belaka, yang bertujuan untuk menjegalnya.

“Wah ini fitnah namanya. Dana fee proyek? apa dan barang antik apa yang hilang?  Ndak ada barang antik di rumah dinas Bupati. Lalu soal penyertaan modal di PT Landak Barajaki justru saya yang menyelamatkan dana dengan memerintahkan agar dana penyertaan modal tidak dicairkan. Dana yang sudah dicairkan itu sepenuhnya tanggung jawab Direksi. Saya tak campur tangan sedikit pun masalah keuangan. Kebijakan saya hanya membentuk perusahaan daerah yang merupakan perusahaan kawasan industri dan itu hasil kesepakatan bersama dengan DPRD bukan keputusan saya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Adrianus  Asia Sidot mengenai fee proyek dan hilangnya barang-barang antik peninggalan sejarah Kabupaten Landak, yang sama sekali tidak diketahuinya.

“Saya sendiri tidak pernah tahu soal fee proyek sampai sebesar itu, yang saya tahu bahwa ada yang mencari kelemahan saya. Sampai-sampai piring, sendok, mangkuk dan  lain-lain di rumah Bupati pun dipersoalkan,” ujarnya.

“Nanti entah apalagi yang difitnahkan kepada saya. Mau calon Gubernur, justru saya yang dibully. Kenapa dana untuk memborong partai tidak dipersoalkan,” ujarnya.

Diakui  Adrianus, ini ada unsur  politik, karena persoalan ini di Kejaksaan Negeri Landak sudah selesai dan sudah ada pertanggungjawabannya.

“Kalau memang mereka mau bongkar, aku juga mau bongkar, misalnya proyek hotel gagal dan lainnya akan saya bongkar juga. Tidak ada masalah bagi saya,” ujar Adrianus.

“Bukti-bukti keterlibatan saya untuk korupsi di PT.Landak barajaki, itu tidak ada. Saya sebagai Bupati Landak pada waktu itu hanya menjalankan kesepakatan bersama DPRD, karena ada perda penyertaan modal bahkan pada waktu itu ada upaya menyelamatkannya,” sambung Adrianus.

Adrianus menambahkan seharusnya masalah ini tidak diungkapkan, karena sudah menyangkut privasi. Namun, kata dia,  karena sudah terlanjur basah melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya dan menyebarkan fitnah, pihaknya akan menelusuri motif adanya isu tersebut terutama Evi Yuvenalis anggota DPRD Landak dari Fraksi PDIP yang getol mau buat Pansus PT. Landak Barajaki.

“Saya tahu Evi ini pernah dihukum adat oleh abang ipar saya karena selingkuh dengan istri anaknya,” tegasnya. (Tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *