Pj Gubernur Kalbar Kunjungi PLB Badau

0
85
Kapuashulu,Borneonetv .Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy  Riyadmadji didampingi Bupati Kapuas Hulu AM Nasir serta pejabat Forkopimda Kapuas Hulu mengunjungi Pos Lintas Batas (PLB) antar Negara Badau, Rabu ( 24/1) kemaren.

Dalam Kunjungan ini, Pj Gubernur Kalbar melakukan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Perbatasan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.

“Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Pemerintah Pusat berkomitmen untuk menjadi daerah Perbatasan antar Negara  akan dijadikan sebagai beranda terdepan Wajah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Dalam kurun waku yang dilalui, wajah kawasan perbatasan negara di Kalbar sebagi beranda terdepan negara Republik  Inonesia mengalami perubahan yang membanggakan, terbukti dengan dan telah dibangunanya  infrastruktur  dan prasarana serta fasiltas lainnya, serta diresmikannya oleh Presiden Pembnagunannya, sehingga perubahan wajah perbatasan sangat bagus, “ kata Doddy Riadmasji.

Dikatakannya, segala upaya yang telah dilaksanakan ini merupakan  bagian  dari lingkup  pengelolaan kawasan perbasan yang mengedepankan aspek pengelolaan batas wilayah negara (Border) dengan didasarkan  pada pendekatan  keamanan  dan pendekatan  kesejahteraan.

“Implementasi kedua aspek tersebut ditujukan  untuk mewujudkan stabiltas keamanan di daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar, khususnya di daerah perbatasan antara Negara, sehingga kesejahteraan masyarakat betul-betul dapat dirasakan, hal ini juga sebagai perwujudan Nawa Cita  ke 3, yakni Membangun Indonesia  dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, “ tegas Doddy.

Dikatakannya, berkenaan dengan penyelenggaraan proses pemekaran daerah, bahwa pembentukan calon Provinsi Kapuas Raya, calon Kabupaten Benua Landjak ( Hasil Pemekaran Kapuas Hulu), Calon Kabupaten Sekayam dan Calon Kabupaten Tayan, telah difasilitasi dan disampaikan oleh Pemprov Kalbar, namun  karena Pemerintah  Pusat  hingga saat ini melakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru sampai dengan terbitnya PP Tentang Penataan   Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan daerah, menyebabkan  sampai sekarang belum ada satu daerah Otonomi baru yang dibentuk.

“Kami berharap kepada Pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung dan mewujudkan segala kebijakan Pemerintah Pusat dalam  rangka pengelolaan perbatasan  negara, terlebih di Kabupaten Kapuas Hulu  memiliki lokpri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sebanyak 6 Kecamatan.

“Partisipasi masyarakat dengan didukung Pemerintah Daerah dan semangat serta  komitmen bersama untuk memajukan daerah  perbatasan, harus ditingkatkan dan didukung  sepenuhnya untuk mencapai daerah perbatasan yang lebih maju dan layak sebagai beranda teredepan NKRI,” Imbuhnya. (LAY).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here