Suara Masyarakat Indonesia Jelang PEMILU 2019

Jakarta-BorneoneTV. Pemilu 2019 hanya tinggal 14 bulan lagi. KPU sudah mengumumkan 14 partai peserta pemilu 2019 yang terdiri dari 10 partai lama dan 4 partai baru. Begitu juga figure-figur yang akan dicalonkan sebagai Capres ataupun Cawapres terus bermunculan selain Jokowi dan Prabowo. Setidaknya ada 5 tokoh yang sudah menyatakan siap untuk menjadi Capres ataupun Cawapres.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun ini tentunya sudah dapat dinilai oleh masyarakat akan kinerja pemerintahan ini.  Oleh karena ini Indonesia Network Elektion Survei (INES) mencoba mengukur respon masyarakat Indonesia terkait kinerja Jokowi-JK dan pengaruhnya terhadap Pemilu 2019.

Salah satu tools yang paling tepat untuk mengukur respon masyarakat dari stimulus sosial yang terjadi adalah dengan Survei Opini Masyarakat dengan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

INES melakukan Survei Opini Masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang sudah 3 tahun berjalan dan mengukur respon masyarakat terhadap terhadap Parpol dan Tokoh yang berpotensi maju sebagai Capres 2019. Survey ini melibatkan 2450 responden yang tersebar di 33 provinsi dengan Tingkat Kepercayaan 95% dan Margin Of Error -/+ 1.98%  yang dilaksanakan pada 15 –  25 Februari 2018.

HASIL TEMUAN SURVEI ATAS KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

KEADAAN EKONOMI KELUARGA

Keadaan Ekonomi Keluarga Masyarakat dalam temuan Survei sebanyak 66,3% mengatakan KEKM mereka KURANG (Sulit), dalam artian pendapatan yang didapat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka saat ini, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka yang terpaksa harus diabaikan. Misalnya kebutuhan untuk membeli susu anak-anak, pakaian dan kebutuhan lauk pauk yang disediakan seperti Ikan dan daging karena harganya mahal.

Sementara 28,8% mengatakan KEKM mereka CUKUP (Pas-pasan) alias tidak ada sisa pendapatan yang bisa ditabung. Dan sisanya sebanyak 4,9% menyatakan LEBIH atau ada peningkatan.

FASILITAS KESEHATAN

Dalam jawaban para responden terkait Fasilitas Kesehatan menyatakan bahwa 59,3% Tidak Puas dengan Fasilitas Kesehatan yang mengunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan alasan banyak Rumah Sakit yang menolak passenger​ KIS. 37,9% menyatakan Puas atau biasa-biasa iasa saja dengan KIS. Sebab tetap saja warga yang mengunakan KIS keluar biaya.untuk pembelian obat yang tidak tersedia di Rumah Sakit/Puskesmas. 2,8% menyatakan cukup puas dengan fasilitas KIS

LAPANGAN KERJA

72,7% responden menyatakan selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat minim  (SULIT) lapangan pekerjaan baru yang bisa didapati oleh masyarakat. Dan dari jawaban responden mengatakan kalau anak-anak mereka yang sudah masuk sebagai angkatan kerja baru selama 2 tahun menganggur baru bisa mendapatkan pekerjaan. 25,7% mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki.  Dan sebanyak 1,6% menyatakan tersedia lapangan kerja (Banyak)

KENAIKAN BBM – TDL

90,8% responden menyatakan masyarakat sangat terbebani dengan kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini meyebabkan terjadi penambahan alokasi dari pendapatan keluarga untuk kebutuhan TDL, BBM dan kenaikan harga lainnya. Sementara 9,2% responden meyatakan kenaikan harga TDL ,BBM dan transortasi menyebabkan pendapatan mereka menjadi pas-pasan

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

51,4% responden Puas dengan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi-JK walaupun masyarakat belum menikmati infrastruktur yang dibangun.  Dan sebanyak 48,6% Tidak Puas dengan pembangunan infrastruktur oleh Jokowi-JK. Karena dianggap tidak tepat sasaran dan terancam mangkrak. Masyarakat mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga mereka.

HUTANG LUAR NEGERI

Sebanyak 79,7% responden tidak setuju dengan jumlah utang negara yang terus bertambah di era Jokowi-JK karena akan memberatkan masyarakat. Dalam anggapan masyarakat beban pembayaran hutang luar negeri tersebut dibeban pada masyarakat dengan menggenjot pajak.   Dan sebanyak 20,3% setuju Jokowi-JK berhutang banyak keluar negeri asal  digunakan dengan benar dan tidakdi korupsi.

PEMBERANTASAN NARKOBA

Sebanyak 72,6% masyarakat puas dengan kinerja pemberantasan narkoba dan Penegakan Hukum terhadap bandar narkoba dengan hukuman mati. Dan 27,4% tidak puas karena realitanya pasokan narkoba terus masuk dari luar negeri.

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Sebanyak 89,6% masyarakat puas dengan ketertiban dan keamanan di era pemerintahan Jokowi-JK.

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME

Hampir 59,3% masyarakat puas dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan gerakan radikalisme. Dan sisanya sebanyak 40,7% tidak puas hal ini terjadi karena masyarakat mendengar banyak isu akan terror yang terjadi terhadap para pemuka agama mereka.

SWASEMBADA PANGAN

88,3 % responden menyatakan Jokowi-JK  gagal selama tiga tahun ini  menciptakan swasembada pangan. Hal ini terbuktidengan tingginya angka impor pangan selama tiga tahun terakhir.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Hampir sebanyak 58,7 % menyatakan puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam hal pemberantasan korupsi serta penciptaan pemerintahan yang bersih. Hal ini terbukti banyaknya pejabat negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(OTT-KPK)

41,3% menyatakan tidak puas. Mereka beranggapan bahwa pemberantasan korupsi masih tebang pilih. Tak ada kasus-kasus mega korupsi yang diselesaikan oleh KPK Dan ketika dikomperasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK ini dengan 3 (tahun) pemerintahan sebelumnya (Pemerintahan Megawati dan SBY). Maka jawaban responden adalah:

Kinerja Joko Widodo selama tiga tahun Pendapat publik ketika ditanya terkait hutang negara maka jawaban publik  sebanyak 89,7% Joko Widodo dianggap sebagai Presiden yang paling banyak berhutang selama memerintah, sedangkan 80,4% Menjawab SBY, dan 34,7% Megawati.

Sementara terkait kinerja ekonomi terkait nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing khususnya US dollar, Megawati dianggap oleh 91,3% respoden sebagai  Presiden yang pada masa pemerintahan bisa membuat kurs rupiah menguat. Sedangkan 92,7% mengatakan SBY gagal memperkuat kurs rupiah, dan 95,7% menyatakan Jokowi makin memperlemah kurs rupiah.

ELEKTABILITAS PARPOL DAN TOKOH

Dari kinerja pemerintahan Jokowi – JK sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pemilu 2019.

Elektabilitas Partai Politik  dalam Pemilu 2019 akan dipengaruhi dengan Capres yang akan di usung oleh Parpol. Hal ini tergambar dari jawaban Responden bahwa 89,8% akan memilih Parpol yang mengusung Capres yang akan dipilih. Sementara 10,2 tidak memilih Parpol yang mengusung Capres yang jadi pilihannya.

Dari pemilih Prabowo Subianto hampir 67,4% responden akan memilih Partai yang mengusung Prabowo. Sementara hanya 23,8 persen saja dari pemilih Joko Widodo yang akan memilih Parpol yang mengusung Joko Widodo.

Sementara 9,8  persen pemilih hanya Akan memilih parpol yang akan mengusung tokoh lain diluar Prabowo dan Joko Widodo

ELEKTABILITAS PARPOL

Sementara ketika ditanya Partai Politik mana yang akan dipilih jika Pemilu diadakan hari ini maka jawaban responden adalah sebagai berikut Gerindra dipilih sebanyak 27,8% , PDIP 14,4% , Golkar 12,2%, PKB  8,2%, PAN 7,2%, Demokrat 7,1%, PKS 4,9%, Nasdem 4,3%, PPP 4,1%, Perindo 3,8% Hanura 3.2%, PSI 1.2%, Berkarya 1.1%, Garuda 0.5%.

ELEKTABILITAS TOKOH

Dengan pertanyaan secara tiba tiba kepada responden ketika ditanyakan dengan pertanyaan “Jika pemilihan Presiden pada hari ini Siapakah Tokoh yang akan dipilih ? Maka nama Joko Widodo hanya dipilih sebanyak 31,2 % dan Prabowo Subianto 40,2 % dan nama tokoh lainnya sebanyak 28,6 %  Dalam pertanyaan mengunakan kertas kuisioner yang menyodorkan nama-nama Tokoh yang di uji sebagai  bakal Calon Presiden 2019 dengan diajukan pertanyaan kepada responden sebagai berikut ‘ Siapakah Tokoh yang akan dipilih sebagai Presiden RI jika pemilihan Presiden digelar hari ini dengan mendasarkan pada kinerja pemerintahan Joko Widodo- JK dan Keadaan Ekonomi anda. Maka hasil jawabannya adalah *Joko Widodo hanya dipilih sebanyak 26,4%,*  *Prabowo Subianto 49,2%, Gatot Nurmantyo 11,9%*. , Ahmad Heryawan 1,1%, Agus Yudhoyono 1,1%, Harry Tanoe Sudibjo 1,3 %, Zulkifli Hasan 1,1%, Muhaimin Iskandar 2,3,%, dan tidak memilih 5,6%

KESIMPULAN

Bahwa dalam pandangan responden kinerja pemerintahan Jokowi-JK sangatlah buruk. Jokowo-JK dianggap tidak mampu menaikkan tarap kehidupan masyarakat Indoensia kearah lebih baik. Bahkan dalam beberapa aspek, terutama dibidang ekonomi Jokowi-JK dianggap gagal. Hal ini bisa dilihat dari semakin menurunnya daya beli masyarakat. Trend menurunnya daya beli masyarakat ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja. Dengan ditandai dengan tutupnya beberapa pusat belanja masyarakat. Tapi juga dirasakan sampai ke desa-desa, dimana pasar-pasar tradisional mengalami penurunan pembeli hingga 50%.

Disisi lain sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat juga sulit ditemukan oleh sebagian besar responden. Sedang disisi lainnya tekanan akan kenaikan TDL, BBM dan “tekanan” kepada masyarakat untuk membayar pajak semakin menyulitkan masyarakat. Sehingga masyarakat harus bersiasat menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK juga tak kunjung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Disatu sisi masyrakat sangat setuju dengan proyek-proyek ini tapi disisi lain masyarakat mengeluhkan karena tak ada imbas langsung terhadap kehidupan mereka. Apalagi masyarakat menyaksikan sendiri akan buruknya kualitas infrastruktur yang dibangun di era Jokowi ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya rusak/robohnya infrastruktur yang sudah dibuat maupun yang masih dalam proses penyelesainan.

Masyarakat juga tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasn korupsi, Hal ini ditandai banyaknya kasus OTT oleh KPK selama pemerintahan Joko Widodo artinya Joko Widodo gagal melakukan revolusi mental pejabat negara  untuk tidak melakukan korupsi Dan Masyarakat menilai proses pemberantasan korupsi ini tidak menyasar kepada kasus-kasus besar yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Ditambah semakin banyaknya pejabat publik yang tertangkap tangan oleh KPK  masyarakat memandang pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu mentertibkan anak buahnya.   Akan tetapi disisi lain masyarakat merasa terjamin dengan ketertiban dan keamanan di masa pemerintahan Jokowi-JK ini. Dimana tidak terjadi huru-hara.ditengah masyarakat walaupun ada berbagai potensi politik yang mengarah kesana, seperti Pilkada Serentak ataupun demontrasi-demontrasi dengan jumlah massa yang besar.

Buruknya kinerja pemerintah membuat masyarakat berpaling kepada Prabowo Subianto dan partai Gerindra. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil survei, dimana elektabilitas Prabowo jauh mengalahkan Jokowi dan pesaing-pesaing lainnya. Tingkat kepercayaan publik kepada Prabowo semakin meningkat seiring sikap dan posisi Prabowo yang menunjukan kenegarawanan dalam berbagai isu yang berkembang belakangan ini.serta pengaruh keadaan Ekonomi masyarakat yang Makin sulit diera Joko Widodo yang ditandai dengan  Turunnya Daya Beli Masyarakat  serta minimnya lapangan kerja Dan harga harga sembako yang Makin Hari Makin Mahal serta keberpihakan Joko Widodo yang besar terhadap asing  sehingga pilihan masyarakat lebih tinggi ke Prabowo sebagai antitesa dari Joko Widodo

Sehingga  perolehan suara Prabowo bisa dikatakan stabil dari sejak pemilu 2014 lalu, bahkan cenderung ada tambahan  penguatan dukungan terhadap Prabowo.

Ada hubungan yang kuat antara Elektabilitas Prabowo dengan Elektabilitas  Partai yang Akan mengusung Prabowo ,dimana didapati setiap 10 Responden yang memilih Prabowo 5-7 Responden memilih Parpol yang memilih Prabowo sebagai Presiden ,sedangkan 10 Responden yang memilih Joko Widodo  hanya 2-3 Responden yang Akan memilih Parpol Pengusung Joko Widodo sebagai Capres. (r/Eksekutif INES)

(Visited 40 times, 1 visits today)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here