DPRD dan Pemerintah Wajib Bangun Hubungan Harmonis

0
12

Pontianak-BorneoneTV, Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, MM meminta kepada DPRD Kota Pontianak dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.
“DPRD dan Pemerintah Daerah wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta harus saling mendukung tanpa mengabaikan “tri” fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Perda, Fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta daya kritis anggota DPRD,” pinta Drs Dodi Riyadmadji, MM, Rabu (2/5), saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota DPRD Kota Pontianak PAW serta Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Ketua DPRD Kota Pontianak Sisa Masa Jabatan 2014-2019.

Dikatakannya, atas beberapa pencapaian prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak, Pj Gubernur Kalbar yakin, tentunya itu semua tidak luput dari andil DPRD Kata Pantianak dalam menjalankan hubungan yang sinergis dengan Walikota Pontianak dalam penyelenggataan pemerintahan daerah.”Saya harapkan kepada DPRD Kota Pantianak dapat tetap terus menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis ini dengan Walikota Pontianak guna melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Kota Pontianak,” harapnya.

Perjalanan otonomi daerah yang telah memasuki usia 22 tahun dirasakan telah begitu menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. “Bangsa kita semakin dewasa menyadari bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demakratis,” jelasnya.

Dijelaskannya, penyelenggaraan atonomi daerah yang bersih dan demokratis artinya bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya otonomi daerah taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

“Dalam konteks otonomi daerah dewasa ini, eksistensi dan kinerja DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan, mengingat DPRD selain merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah juga sebagai representasi rakyat di daerah. DPRD harus dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, keberadaan Pimpinan DPRD menjadi penting dan strategis, oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik dengan telah kembali lengkapnya komposisi Pimpinan DPRD Kota Pontianak Sisa Masa Jabatan 2014-2019, sebab dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara Pemerintah daerah dan DPRD.

“Saya yakin tugas menjadi jembatan penghubung tersebut tidak sulit bagi Pimpinan DPRD karena antara Pemerintah Daerah dan DPRD sesungguhnya memiliki muara yang sama dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan daerah yaitu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepemimpinan DPRD pada hakekatnya adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang haris dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, tanpa masukan, saran dan dukungan dari segenap anggota DPRD, maka Pimpinan DPRD juga tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya secara maksimal.

“Dengan telah lengkapnya komposisi Pimpinan DPRD Kota Pontianak saat ini, Pj Gubernur Kalbar dan seluruh masyarakat Kota Pontianak tentunya mengharapkan terjadinya peningkatan kinerja yang lebih baik oleh DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dan dapat memberikan kontribusi yang produktif bagi pembangunan dan kemajuan Kota Pontianak,” pintanya.

Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubemur Kalnar Nomor 238/PEM/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Satarudin, SH dan Peresmian Pengangkatan Dra Yulita Maria Maya Rumsari Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Pontianak, serta Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 239/PEM/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Ketua DPRD Kota Pontianak Masa Jabatan 2014-2019 yang telah menetapkan Nur Fadli, SH sebagai Ketua DPRD Kota Pontianak Sisa Masa Jabatan 20142019, menggantikan Satarudin yang telah mengundurkan diri karena mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018. (Lay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here