Pansus DPRD Sambas Kritisi Laporan Pertanggungjawaban Bupati

take :sidang paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD Sambas tentang Lkpj bupati(photo /Ria)

Sambas,BorneoneTv .DPRD kabupaten Sambas telah menggelar sidang paripurna istimewa, dalam rangka penyampaian keputusan DPRD Sambas tentang catatan dan rekomendasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban bupati Sambas tahun anggaran 2017.
Selain memberikan catatan dan rekomendasi penting, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sambas menilai pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sambas Tahun Anggaran 2017 terkesan Copas atau Copy Paste dari tahun sebelumnya. Seperti disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj Bupati Sambas, H Mulyadi H Jantan.
Ketua Pansus LKPj DPRD Kabupaten Sambas, H Mulyadi menyatakan setelah Bupati Sambas menyampaikan pidatonya terkait LKPj TA 2017. DPRD Kabupaten Sambas melalui Pansus yang telah dibentuk. Melakukan analisa, lembar per lembar laporan tersebut, dan diantaranya kami menemukan beberapa hal.
Mulai dari dugaan Copas dari LKPj tahun sebelumnya, penjumlahan yang salah, hingga hal lainnya yang terkait dengan pelaporan anggaran keuangan daerah.
“ Lkpj yang disampaikan terkesan copas (Copy Paste) dari LKPj tahun sebelumnya, karena banyak dalam laporan yang menyebutkan masih menggunakan tahun anggaran 2016, 2016 dan 2016, ini kami melihat karena tak sempat mengubah dari format LKPj tahun sebelumnya,” kata Mulyadi.
Pemkab Sambas melalui jajarannya, sepertinya mengulang-ulang laporan dengan seadanya, karena format, model hingga susunan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Bahkan DPRD tahun sebelumnya juga telah menyampaikan untuk adanya perbaikan. Pansus juga menduga, bisa saja laporan ini dibuat tergesa-gesa, setelah disurati DPRD Kabupaten Sambas, dimana sesuai Undang Undang tiga bulan setelah anggaran berakhir, Bupati harus sampaikan LKPj-nya.
“Pemkab melalui jajarannya, dalam menyusun laporan, kami melihat dilakukan tergesa-gesa, apakah karena disurati DPRD karena Bupati setelah tiga bulan anggaran berakhir harus melaporkan LKPj, dan ini berdasarkan UU,” katanya.
Analisa yang dilakukan Pansus DPRD, semua berdasarkan laporan yang diterima dari eksekutif, kemudian dianalisa, dikaji dan saat ini disampaikan catatan dan rekomendasinya.
“Apa yang kami (Pansus) sampaikan bukan mengada-ada, tapi ini semua berdasarkan laporan yang disampaikan bupati, kami tidak menambah atau mengurangi sedikitpun, tapi dari laporan tersebut, kami sebagai dewan melakukan analisa verifikasi,” kata legislator Partai Amanat Nasional ini.
Diantaranya di 2017, besaran anggaran yang tak terealisasi mencapai Rp139 milyar atau 8,12 persen dari jumlah APBD TA 2017 Rp1,6 T.
“Artinya ada uang Rp139 Miliar yang tak terserap di TA 2017,” katanya.
Begitu juga dalam hal penghitungan. Pansus DPRD Kabupaten Sambas juga menemukan banyak kesalahan dalam penjumlahan.
“Penjumlahan yang tak benar, merupakan kesalahan fatal menurut kami. Karena kalau salah mencapai Rp300 Miliar atau Rp800 Miliar selisihnya, duitnya (selisih) itu mau dicari dimana,” katanya.
Belum lagi adanya anggaran di RSUD Pemangkat, yang dalam satu tahun tak dimasukkan dalam LKPj TA 2017.
“Sampai ada duit yang sudah dipakai RSUD Pemangkat, tak dimasukkan dalam laporan penggunaan anggaran,” katanya.

Kemudian temuan pansus, yakni adanya  masalah pinjaman Pemkab Sambas yang tak juga dicantumkan. Padahal, beban bunga ada (tercantum) dalam pelaporan penggunaan anggaran. “Saat pembahasan masalah pinjaman, kami Pansus, membahasnya cukup panjang. Termasuk berkoordinasi ke Bakeuda (Badan Keuangan Daerah), dan memang ada pinjaman Rp74 miliar, tapi tak dicantumkan, artinya tak ada dijelaskan angkanya, tapi beban bunga ada. Kami melihat ini juga kesalahan fatal, dan itu (duitnya) sudah digunakan uanganya, dimana jumlah defisit terlalu tinggi, maka melakukan pinjaman dan itu memang diperbolehkan oleh UU, tapi ketika laporan ternyata item tersebut tak ada, ini membuat geleng kepala,” katanya.

Atas kondisi ini, Pansus DPRD Kabupaten Sambas berharap Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Sambas harus memperhatikan benar-benar seluruh jajarannya, dalam membuat pelaporan keuangan daerah. “Kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Sambas harus memperhatikan secara cermat dan teliti, Karena yang terjadi masalah penjumlahan saja salah, kemudian harus dikoreksi terlebih dahulu, jangan sampai koordinasi di internal Pemkab Sambas teputus, dan kami khawatir, kondisi ini terjadi adanya anggapan dari pihak eksekutif LKPj itu formalitas, hanya mainan,” paparnya. (*/Gindra)

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here