Puluhan Ribu Hektar Lahan Gambut Di Ketapang Berubah Alih Fungsi Tidak Sesuai RKT

Ketapang ,Borneonetv .Kabupaten ketapang , di Desa Sungai awan kiri Kecamatan Muara Pawan sebanyak 48.480 hektar kawasan lahan gambut  yang termasuk dalam rku dan rkt.Dimana kawasan hutan gambut tersebut  kini  beralih fungsi menjadi kanal sebelumnya  adalah merupakan lahan hutan produksi. Kepala dinas kehutanan provinsi Kalimantan barat Marius Marcellus TJ meninjau langsung lahan PT.Mohairson Pawan Khatulistiwa -MPK  baru baru ini mengatakan “bahwa ini sudah menjadi temuan gakum,karena memang sesuai dengan regulasi terakhir untuk lahan gambut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jadi sambil menunggu perubahan RKU , karena memang proses pembangunan ini sudah tidak sesuai dengan Rencana Kerja tata Ruang (RKT ) sehingga memang sudah sampai saat ini tidak kita lakukan proses, sambil juga kita menunggu dari kementerian walaupun sudah dibangun namun tidak masuk dalam RKT .

Lahan Gambut yang dibangun kanal oleh pihak perusahaaan  ini juga termasuk kawasan hutan produksi yang juga menjadi lintasan satwa ,sehingga menjadi perhatian kita terhadap satwa seperti orang utan dan mamalia ,dan hewan lindungi lainnya..

Perubahan alih fungsi hutan di areal  48.480 hektar , merupakan kawasan hutan produksi yang mempunyai lahan gambut ,.terkait dengan pembangunan kanal dilahan gambut ini, sudah ada tinjauan dari gakum dan sudah ditutup sebagian kanal-kanalnya  . Inilah yang terjadi sekarang dan kita masih mau melihat berita acara yang dibuat oleh gakum ketika  dia turun kelapangan,” ungkap Marel disela sela turun kelapngan meninjau dikawasan hutan gambut  baru baru baaru ini .

Sementara itu  hal yang sama diungkapkan  Indra selaku Kepala bidang  Pemanfaatan dan Pengelolaan hutan ketika ditanya mengenai apakah pembangunan PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa sudah sesuai pembangunan yang direncanakan,Indra mengatakan bahwa dari pembangunan awal ini sudah tidak sesuai dengan rencana awal ,contohnya pembangunan jalan yang seharusnya bukan dibangun jalan, tapi seharusnya dibangun rel untuk mengangkut material-material dari perusahaan seperti kayu dan lain-lain. Oleh karena itu pembangunan jalan ini merupakan kesalahan dari pemiliknya dan akan di tanya siapa yang memerintahkan pembuatan jalan tersebut ”.

Dikarenakan pembuatan material jalan itu berasal dari kanal, mengenai kondisi lahan tersebut secara fisik bergambut cocok ditanami tanaman pioneer seperti jabon, akasia dan lain-lain tergantung dari manajemen perusahaan dalam rangka membangun sistem TPTI – tebang habis dengan perubahan buatan, serta pembangunan dari perusahaan selama ini menurutnya tidak taat hukum dalam melakukan aktifitas, sebelum ada surat dari dirjen gakum dicabut dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun dikawasan yang diminta penghentian pengerjaan pembangunannya”

Dalam peninjauan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat juga didampingi dari pihak perusahaan PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK ) Han ketika ditanya kapasitasnya sebagai apa dirinya menjelaskan bahwa selaku pengawas lapangan , “saya bukan sebagai general manager perusahaan ,  terkait temuan dinas kehutanan provinsi kalimantan barat tentang pembangunan lahan gambut yang dijadikan badan jalan serta kanal itu sesuai RKU tahun 2015 , pada tahun 2017 peraturan tentang lahan gambut maka semua kegiatan kami harus dihentikan.(Ras )

(Visited 97 times, 1 visits today)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here