SengKeta Lahan Di Pal IX Kecamatan Kakap Berujung Pada Pengrusakan Rumah Ibadah

Kubu raya ,BorneoneTv .L embaga Bantuan Hukum –LBH   Majelis adat dayak Kalbar  mendesak  institusi penegak hukum dan instansi  terkait  untuk  menindak lanjuti proses hukum   dengan seadil adilnya sengketa lahan di Pal IX  Kecamatan Kakap  Kabupaten Kubu raya  ,berujung pengrusakan  ,dan pembakaran rumah warga dan rumah ibadah klenteng .Jika hal tersebut dibiarkan akan berdampak  preseden buruk penegakan hukum  ditanah air dan makin maraknya mafia  tanah di Kalbar .

Menurut Lembaga bantuan Hukum –LBH  MAD Kalbar  ,Yohanes Nenes ”Pengrusakan rumah warga dan rumah ibadah klenteng terletak di Pal IX  Kecamatan Kakap Kabupaten Kubur raya  puncaknya terjadi  pada tanggal 23 mei  yang lalu , berawal dari sengketa lahan antara ahli waris Liu Syi Fuk dengan Haryanto pemenang lelang  aset BRI  diperoleh  dari  penyitaan tanah milik  nasabah kredit macet pada tahun 2010 .

Take : Puing -P{uing Klenteng yg dirusak massa

Lebih jauh diungkapkan YOhanes nenes  bersama rekannya ,Suarmin SH.MH  dan Ferninadus Herri SH .MH ,Objek tanah  yang disengketakan pada lokasi yang sama yaitu   di Pal IX   Kecaamatan Kakap sebelumnya telah dikuasai  ahli waris Liu syi fuk  pada tahun 2006 dan telah memiliki legalitas kepemilikan tanah yang sah  dari BPN   setempat dengan terbit SHM  7940 dengan luas tanah  2007 meter persegi dan sertifikat hak milik no 7941 dengan luas tanah  5.229 meter persegi ,dimana tanah ini SHM  no 7941 .

Semenjak terjadi sengketa lahan  ahli waris ,liu syi fuk .sudah  5 kali    mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi hukum  dari berbagai pihak,mulai sejak tgl  19 januari 2013, 3 maret 2018 ,bahkan puncknya pada   23 mei 2018 ,.dimana terjadi pengrusakan ,pembakaran  rumah dan klenteng milik ahli waris Liu syi fuk oleh sekelompok preman yang di beckup satpol PP Kuburaya ,ungkap Yohanes Nenes.

Take :IKetua LBH MAD Kalbar Yohanes Nenes

Untuk mencari rasa keadilan ,keluarga  ahli waris Liu syi Fuk meminta bantuan hukum kepada  LBH Majelis Adat Dayak Kalbar .Upaya hukum yang dilakukan lembaga bantuan  hukum majelis  adat dayak kalbar ,yaitu telah menyurati  Kapolda Kalbar,terkait pembakaran dan pengrusakan , namun tidak digrubris pihak kepolisian ,terkait  SHM tumpah tindih kanwil BPN  dan BPN  Kuburaya sampai saat ini belum ada kepastian hukum

Sangat disesalkan LBH  Majelis  adat dayak kalbar tanah dalam status kuo ,aparat institusi  penegak hukum didaerah  kalbar  bungkam seribu bahasa  ,melihat mafia tanah  mencaplok  lahan warga seenaknya saja ingin membangun dan menguasai  paksa tanah tersebut tanpa adanya kepastian hukum .

Melihat kondisi dilapangan dimana hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil tetapi berpihak  kepada penguasa danpengusaha besar sehingga LBH  Majelis  Adat Dayak Kalbar  menyurati persoalan ini kepada Bapak Presiden Jokowi , kapolri i ,Komnas Ham ,kementerian BPN   dan Ombusdman untuk mencari  keadilan  bagi kliennya ahlir waris liu syi fuk yang merupakan petani biasa (Wuri )

 

 

 

 

(Visited 140 times, 1 visits today)
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here