Hindari Tumpang Tindih Penanganan Pengaduan Masyarakat 

0
11

Pontianak-BorneoneTV, Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, MM meminta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penanganan pengaduan masyarakat, dan menghindari adanya perasaan khawatir atau gamang oleh penyelenggara pemerintahan dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan.

“Terbangunnya perlindungan dan jaminan hukum bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, dimana kedepan pejabat yang bertindak atas nama jabatan dan wewenangnya tidak dapat dipidana sepanjang sesuai asas umum pemerintahan yang baik,” kata Pj Gubernur Kalbar, Selasa (3/7), dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Kalbar Dra Marlina, M.Si saat menghadiri Penandatangan Perjanjian Kerjasama Terkait Pengaduan Masyarakat antara Bupati/Wali Kota dengan Kejaksanaan, Kapolres se Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) ditujukan bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana. Namun, harapannya penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam menilai tindakan penyelenggaraan pemerintahan,
sehingga pembangunan di daerah dan secara nasional dapat berjalan dengan efektif.

“Pemprov Kalbar menyambut baik atas terselenggaranya Perjanjian Kerjasama ini. Saya minta untuk dapat segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh sehingga koordinasi antar APIP dan APH dapat terwujud dengan lebih baik,” pintanya.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang Koordinasi APIP dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditandatangani pada tanggal 30 November 2017 di Jakarta serta merupakan rangkaian dari kegiatan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara para Gubernur, Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2018 di Jakarta.

“Saya katakan strategis, karena APIP dan APH telah mencapai kata sepakat untuk mengedepankan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara administratif, sehingga penegakan pidana merupakan upaya terakhir dalam menilai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.

Dijelaskannya, arti pentingnya koordinasi APIP dan APH dalam penanganan  pengaduan masyarakat seperti yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk kemantapan tekad kita dalam upaya, menghindari terjadinya tumpang tindih penanganan pengaduan masyarakat. “Hari ini kita sama-sama menjadi saksi terhadap suatu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Saya katakan penting karena penandatangan perjanjian
kerjasama (PKS) pada hari ini antara Bupati/Walikotadengan Kejaksaan Negeri dan Kapolres/Kapolresta se- Kalbar adalah merupakan amanat Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan merupakan rangkaian dari
tindaklanjut amanat Bab IV Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4),” ujarnya. (Lay).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here