Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Laporkan Penggunaan Barang Semesteran

0
15
Take :Pj Gubernur Kalbar Minta OPD Laporkan Penggunaan Barang Semesteran

Pontianak-Borneonetv. Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji, MM mengatakan, dengan telah berakhirnya Semester 1 Tahun Anggaran 2018, dirinya mengingatkan Organisasi Perangkat Daeah (OPD) dilingkungan Pemprov Kalbar untuk segera menyampaikan kewajibannya, yaitu Laporan Pengguna Barang Semesteran dan Laporan Hasil Pemeliharaan Pengguna Barang Semesteran serta usulan Penetapan Status Penggunaan/Pengalihan Barang Milik Daerah Semester I kepada Gubernur melalui Biro Pengelolaan Aset Setda Kalbar.”Hal ini penting karena tertib administrasi dan tertib pelaporan barang milik daerah.

adalah salah satu elemen penting dalam menjaga opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar, dimana dalam 6 tahun terakhir dapat kita raih dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ingat Drs Dodi Riyadmadji, MM, saat Apel Awal Bulan Agustus di Halaman Kantor Gubernur Kalbar.

Pj Gubernur Kalbar juga idak henti-hentinya meminta kepada para Kepala OPD selaku Pengguna Barang agar memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta beberapa Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan terkait barang milik daerah.

“Saya menginginkan agar para Kepala OPD selaku Pengguna Barang untuk pro aktif dalam pengelolaan barang milik daerah dan mengkoordinasikan setiap laporan ataupun. usulan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang dibawahnya. Para Kepala OPD selaku Pengguna Barang juga agar bersinergi dengan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang serta Pengurus Barang pada OPD-nya masing-masing guna mempersiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam penyampaian laporan barang milik daerah ataupun pengajuan permohonan penetapan status barang milik daerah.

“Saya ingatka, bahwa penetapan status barang milik daerah merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan ditetapkannya status penggunaan barang kepada suatu OPD,maka OPD dimaksud baru memiliki kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, memelihara serta mengamankan aset-aset dimaksud,” jelasnya.(Lay )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here