Sanggau,borneonetv. Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Sanggau terhadap PT Tayan Bukit Sawit (TBS), Eko Sisturisno menyampaikan, pertemuan yang dilakukan bersama Kementan RI di Jakarta menghasilkan beberapa point.
“Diantaranya, Perusahaan seharusnya membuka komunikasi dengan semua unsur pemangku kebijakan di daerah kerjanya. Baik pemerintah maupun lembaga adat ataupun sejenisny, Karena memang perusahaan itu dibangun untuk mensejahtrakan masyarakat, ” katanya.
Politisi Partai Nasdem Sanggau itu menambahkan, apabila memang dalam perjalanannya, perusahaan ada hal-hal yang dianggap berjalan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau Permentan yang berlaku sebaiknya perlu diadakan mediasi oleh pemerintah selaku pemberi izin.
“Supaya masalah yang ada bisa dibicarakn secara baik-baik. jangan menutup diri atau malahan berpolemik dengan pemerintah, ” ujarnya.Kalau memang, lanjutnya, perusahaan sudah berjalan tapi, IUP nya belum keluar, sebaikny kita kembali ke aturan dan boleh saja pansus merekomendasikan untuk izinny dicabut dan ditutup perusahaannya.
“Dan kalau kita melihat kepada kondisi PT TBS seperti data dan fakta yang pihak pansus sampaikan memang banyak aturan yg dilanggar di sana. termasuk dalam proses perizinannya, Oleh karena itu Pansus silakan menelaah dan mengkaji untuk mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan yang berlaku, ” pungkasnya. (Hery JB)
