Bangunan.USB SMAN.3 Kec Kakap Diduga Sarat Penyimpangan Kepsek Menghindar Dari Wartawan Dan LSM

0
152

Kubu Raya – BorneOneTV. Pers merupakam lembaga kontrol sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,suara, gambar, dan vidio.

Akbat tidak transparan, mulai di kerjakan tanpa plang proyek, dan ketika hampir selesai baru di pasang plang proyek itupun juga tidak jelas siapa kontraktornya dan pelaksana serta konsultannya, wajar di duga awal menggunakan dana DAK 2018, ketika terpublikasi dugaan menggunakan DAK baru kemudian pihak sekolah memasang plang proyek yang di biayai oleh dana BANTAH..?

Media ini dan awak media lainnya yang ingin meminta informasi atau konfirmasi ke SMAN3 Kecamatan Kakap, mengenai program bantuan Pemerintah Pusat atau BANTAH 2018 yang di bebankan pada Dana DIPA dengan pola kerja Swakelola Pembangunan 2 Ruang kelas (RKB) senilai Rp.470.625 000.00. Namun sampai saat ini HM. ST,belum bisa ditemui dan terkesan selalu menghindar.

Pelaksanaan pembangunan 2 Ruang Kelas.(RKB) SMAN3 yang berada Desa pal 9 di kecamatan Kakap, Kabarnya mendapat Kucuran Dana dari Pemerintah Pusat, sudah hampir rampung tinggal pemasangan Pengecatan di setiap ruangan,boleh di kata pelaksanaan sudah 85%.

Pada saat tim berkunjung dan akan mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan Pembangunan 2(dua) ruang kelas kami di terima oleh salah seorang SATPAM berinisial NS.

Sewaktu kami di terima oleh SATPAM dan Kebetulan, PJ Ketua Komite Sekolah SMAN3 berinisial MD ,ada di lokasi Ketika di tanya terkait Pembangunan Sekolah SMAN 3 sampai sejauh mana keterlibatan PJ Ketua Komite SMAN3,MD menjelaskan hanya sebatas mengawasi saja katanya yang bekerja adalah Panitia dari pihak sekolah. Namun kepala sekolah Melihat Kedatangan wartawan menghindar tak merespon, seakan tidak menginginkan kehadiran kami.

“Kami selaku wartwan masih bersabar untuk menunggu hingga kepala sekolah SMAN3 berinisial HM ST bisa menemui TEAM, akan tetapi kami tunggu sampai kurang lebih 1 jam masih belum bisa di temui dan ironisnya kepala sekolah nyelonong Keluar tanpa basa basi.”terang Is salah satu wartawan

Untuk menggali Impormasi yang lebih jelas,Tim ini mencoba mengkonfirmasi tukang yang mengerjakan mubiler menurutnya saya bekerja sama dengan pak H.Gena memborong Mubeler senilai Rp.225.000/Per satu set korsi sama meja.sebanyak 72 unit untuk dua lokal.

Sementara penjaga malam, berinisial MN melalui Ponselnya memaparkan untuk sejumlah kegiatan pekerjaan di borongkan oleh kepala sekolah kepada Bpk.Edi warga Gajamada, seperti Pemasangan Baja ringan, pengecatan, Plapon selanjutnya, “Pak Edi di borong kannya lagi kepada Orang lain”kata MN

Sementara warga setempat hanya mengerjakan, Pondasi, pemasangan Bata dan Plaster, setelah semuanya pekerjaan di borongkan Kepala sekolah, Pada saat itu sempat ada keributan, antara kami. namun ketika di tanya terkait keterlibatan PJ Komite SMAN3 MN.menjelaskan waktu saat pengerjaan Pondasi sampai plater PJ Komite masih aktif sebagai pengawas namun setelah pekerjaan bagian yang berat selesai semuanya bubar,”Tuturnya.

di tempat terpisah Ketua DPD Persatuan Wartawan Republik Indonesia(PWRI)Kalimantan Barat.Rita Dibales.memberikan komentarnya, berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 2008,tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Seharusnya HM.ST selaku kepala sekolah bisa menemui pihak LSM atau Wartawan yang membutuhkan informasi mengenai anggaran dari pemerintah untuk sekolah yang dipimpinnya”katanya, Jum.at(14.9.2018)

Dikatakan.Rita Dibales.SH.Pers merupakan mitra kerja Pemerintah sekaligus kontrol sosial mempunyai peran mengawasi pelaksanaan uang Negara adalah Uang rakyat,menggali informasi untuk kepentingan publik.

“Seharusnya sebagai kepala sekolah jangan alergi atau menghindar terhadap Pers dan harus transparan dalam memberikan informasi, Karena Berinisial HM.ST selaku kepala sekolah sudah dibayar oleh uang negara berasal dari rakyat untuk melayani rakyat, kalau kepala sekolah selalu menghindar seperti itu jangan sampai diduga adanya syarat KKN(Korupsi,Kolusi Nepotisme-red)” tegasnya.

Rita Dhiales menambahkan, anggaran dari pemerintah Pusat buat Pembangunan SMAN3 patut di awasi dari berbagai elemen, baik dari Masyarakat, tokoh masyarakat, pihak Media,LSM dan yang terpenting adalah pihak hukum.(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here