Sutarmidji Ajak Perubahan Konsep Pembangunan Daerah di Sektor Pariwisata dan Jasa

0
29

Singkawang, BorneoneTV – Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta kepada para pemangku Daerah/Kota yang ada di Kalimantan untuk mengubah pola pemikiran tidak selalu berfikiran eksplorasi sumber daya alam yang ada di Kota tersebut, sebab sumber daya alam akan bisa habis. Namun pemerintah Kota harus ada perubahan pemikiran konsep pembangunan daerah dengan cara menggali pariwisita yang ada di setiap Kota di Pulau Kalimantan.

“Kita harus ubah pola konsep pembangunan jangan selalu berfikir tentang bagaimana eksploitasi SDA. Tapi kita ubah dengan pariwisata dan kebudayaan yang disetiap Kota yang dimiliki kita harus kembangkan itu,” kata H 8Sutarmidji, Kamis (27/9), saat membuka  Rapat Kerja Ke 4 Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di hadapan para Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-kalimantan di Dayang Resort Kota Singkawang.

Dikatakannya, di negara lain saja saat ini sumber daya alam yang mereka miliki enggan eklsploitasi. Sebab mereka simpan untuk masyarakatnya.

“Dulu Saya masih menjabat sebagai Wali Kota Pontianak tidak memiliki SDA, yang ada SDM, sehingga saya kembangkan menjadi Kota Jasa. Sekarang PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Pontianak naik hampir Rp. 500 Miliar dari sebelumnya Rp. 63 Miliar,” jelasnya.

Sutarmidji menambahkan, adapun solusi untuk menjadikan Kota Jasa dengan cara meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengeksploitasi pariwisata dan memiliki satu data di setiap OPD guna meningkatkan percepatan pembangunan bagi pemeritah kota setempat.

“Untuk mempercepat pembangunan daerah kita perlu adanya satu base data yang kita miliki selain PBB dan Pariwisata,” jelasnya.

Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunnya dan penentuan sector-sektor prioritas daerah sesuai dengan pembangian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang mana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerinta daerah.

“Pembangian kewenangan didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan,” ujarnya. (Lay).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here