Apa Yang Dilakukan Oleh Gubernur Kalbar Itu Sudah Tepat

0
93

Pontianak,BorneOneTV– Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji,SH.M.Hum terkait pemangkasan anggaran dan pergantian pejabat Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie menuai polemik.

Salah satu nya yang dilakukan oleh Ormas yang menamakan dirinya dari Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi (ARPD) Kalimantan Barat yang selama dua hari berturut- turut yakni, pada hari senin (8/10/2018) dan hari selasa (9/10/2018) yang
mengelar aksi damai di depan kantor Gunernur Kalbar serta menyampaikan tuntutanya terkait pemangkasan anggaran dan pergantian pejabat sekda kalbar oleh Gubernur Kalbar.

Menyampaikan pendapat dimuka umum dengan melakukan aksi demo sah- sah saja dan dibenarkan oleh undang- undang. Namun demo yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut menuntut permaslahan ASN terkait jabatan sekda kalbar, menurut Praktisi Hukum dan Ketatanegaraan Pontianak Masnen Gustian, SH,.MH., dinilai tidak efektif, karena itu dianggap seperti ada kepentingan- kepentingan tertentu saja. Kalau Gubernur pelanggaran hukum boleh di demo, kalau tidak ada dan sudah sesuai peraturan kenapa harus di demo,”ujarnya.

Dan dalam permasalah ini,tentunya sebagai Gubernur kalbar terpilih harus melakukan rekam jejak, siapa yang dianggap layak untuk mengisi jabatan sekda kalbar yang baru. Apakan orang tersebut Amanah, karena ini jabatan negara dan SK nya juga bukan dari gubernur, serta pengangkatannya juga harus melalui persetujuan dari Mendagri jadi tidak main- main,”jelas Praktisi Hukum dan Ketatanegaraan Pontianak Masnen Gustian.

Praktisi Hukum dan Ketatanegaraan Pontianak Masnen Gustian menilai, apa yang dilakukan Gubernur Kalbar Sutarmiji itu sudah benar dan saya dukung, karena beliau sudah menjalankan undang- undang, “sesuai UU Nomor 5 tahun 2014, tentan ASN pafa ayat 1 dan 2 sudah jelas bahwa masa jabatan Sekda paling lama 5 tahun, sama dengan masa jabatan Gubernur,”tegasnya.

Terkait adanya pemangkasan Anggaran menurut Masnen Gustian, “itu merupakan hak preogarif dari gubernur. Mungkin ada permasalahan terkait proyek- proyek yang dipangkas, kalau tidak ada masalah mana mungkin gubernur melakukan pemangkasan,”pungkas Praktisi Hukum dan Ketatanegaraan Pontianak Masnen Gustian, SH,.MH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here