Hasil Konsultasi Komisi I DPRD Sanggau ke Ditjen Perkebunan: Loading Ramp Dilarang

oleh -75 views
take :Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marsilinus,

 

Sanggau,BorneoneTV.  Keberadaan loading ramp atau loading point ternyata tidak dibenarkan, alias dilarang. Hal itu terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa point hasil konsultasi dan koordinasi kita ke Ditjen Perkebunan beberapa waktu lalu. Yang pertama terkait Permentan 01 Tahun 2018, dimana semua perusahaan wajib mengikuti harga tersebut yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan KUD serta perusahaan wajib mentaati. Kedua terkait loading point dilarang,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marsilinus, Senin (18/3/2019).

Untuk itu, legislator PDI Perjuangan ini meminta agar OPD terkait segera menertibkan loading point atau loading ramp tersebut. “Kita berharap adanya ketegasan OPD terkait karena DPRD sudah menyampaikan kepada mereka dalam rapat gabungan. Kita minta agar OPD terkait melakukan penertiban loading poin,” ujarnya.

Terkait Permentan 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, disebutkan Kocan, sapaan akrabnya, sudah ada peraturan turunan yakni Pergub Kalbar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun Kalimantan Barat.

Dalam Pergub tersebut, dijelaskan dia, penetapan harga TBS dilakukan tim penetapan harga TBS yang melibatkan unsur-unsur pemerintah provinsi, perusahaan sawit dan petani melalui koperas. “Tim inilah yang nantinya akan bermusyawarah tentang penetapan harga TBS. dan setelah harga TBS ditetapkan, diwajibkan bagi pabrik kelapa sawit untuk membeli sawit sesuai harga yang sudah ditetapkan tersebut,” timpal Kocan.

Lalu bagaimana dengan petani sawit mandiri? Ia menyarankan agar membentuk kelompok tani dan difasilitasi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan pabrik kelapa sawit. Sehingga, TBS petani mandiri itu dibeli perusahaan sesuai dengan harga TBS yang sudah ditetapkan pemerintah. “Kebun mandiri harus ditata, dikerjasamakan dengan perusahaan yang difasilitasi oleh OPD terkait,” tutur Kocan.

Ia mengingatkan, setelah ada kerja sama itu, pabrik kelapa sawit tidak boleh membeli TBS petani mandiri diluar aturan yang tertuang dalam Permentan maupun Pergub. “Jika ketahuan melanggar, maka ada sanksi yang menanti,” pungkas Kocan.(ZL )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *