Ketapang , BorneoneTV.Gubernur Kalbar H.Sutarmidji mendukung komitmen Bupati Ketapang dalam melaksanakan roda pemerintahanya dengan melakukan berbagai pembangunannya menuju kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen Bupati bersama pejabat daerah itu penting untuk implementasikan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat,” puji H Sutarmidji, Senin (1/4), saat Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang di Aula Kantor Bupati Ketapang.
Gubernur Kalbar juga bersyukur atas komitmen Pemkab Ketapang dalam pembangunannya, namun apapun yang telah, sedang dan akan dilaksanakan Pemkab Ketapang dalam pembangunannya ada saja kritikannya oleh orang tapi itu tidak menjadi hambatan dan kendala.
“Biar saja, kita terus jalankan sesuai peraturan perundang-undangan,” ingat Sutarmidji.
Kemudian, Mantan Wali Kota Pontianak juga mengingatkan kepada Bupati Ketapang bahwa dalam penempatan jabatan Tinggi Utama dan Pratma harus berpegang pada UU ASN.
Jabatan Tinggi Utama dan Pratama hanya dapat dijabat paling lama 5 Tahu, dan dapat diperpanjang masa jabatannya sesuai dengan evaluasi kinerja dan memenuhi syarat-syarat yang diutamakan.
“Ada lima syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau perpanjang masa jabatan Tinggi utama atau pratama,” ingatnya.
Kemudian, Gubernur Kalbar erharap dalam penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten bisa mendukung pencapaian target pembangunan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan di daerah Kabupaten Ketapang.
“Saya minta kepada Pemkab Ketapang dalam penyusunan RKPD Tahun 2020, harus juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020 dan pembangunan Provinsi dalam RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2020,” jelasnya.
Disamping itu, dirinya meminta kepada Pemkab Ketapang untuk bisa melakukan pemerataan di berbagi sektor guna mensejahterahkan masyarakat serta mewujudkan visi misi bersama Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dan Wagub Kalbar H Ria Norsan selama mereka menjabat terutama mewujudkan desa mandiri.
“Tahun 2020 arah kebijakan pembangunan provinsi diarahkan pada tahap percepatan yaitu pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri,” tuturnya. (Lay).
