Bupati Muda: Mutasi Bukan Hukuman

oleh -17 views

 

Kuburaya ,  BorneoneTV   .Tepat di hari ke-50 kepemimpinannya di Kabupaten Kubu Raya, Bupati Muda Mahendrawan melakukan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Rabu (10/4). Ia mengambil sumpah janji dan melantik 162 pejabat yang terdiri dari 74 pejabat eselon III dan 88 pejabat eselon IV. Pelantikan dilakukan dalam momen Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Kubu Raya. Muda menegaskan pelantikan dilakukan terkait kebutuhan untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Menurut dia, dalam sebuah mutasi dan proses penempatan, harus melihat pada kebutuhan dan ketepatan.
“Kadang ada yang berlatar belakang pendidikan atau kompetensi yang tidak cocok, atau memang sudah terlalu jenuh sehingga butuh penyegaran,” ujarnya seusai pelantikan.

Muda mengatakan pelantikan juga dilakukan demi pengembangan karier dan kemampuan pejabat yang bersangkutan. Menurut dia, sangat penting untuk memberikan pengalaman baru kepada para pejabat yang dilantik. Dirinya sekaligus meluruskan anggapan lama yang menyebut mutasi sebagai sebuah hukuman.
“Karena yang kita cari juga pengalaman. Kadang orang kalau melihat mutasi seolah hukuman. Padahal setiap orang itu butuh pengalaman tambahan. Kalau misalnya dia tidak pernah di bidang yang lain, otomatis hanya akan tahu satu sektor saja,” terangnya.

Muda menyatakan perombakan kabinet pemerintahannya tepat di hari kelima puluh kepemimpinannya dilakukan atas izin dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut disebabkan banyaknya formasi jabatan yang masih kosong sehingga harus segera diisi. Karena itu, perombakan diawali dari pengisian posisi jabatan yang kosong.
“Nah, pengisian yang kosong ini kan pasti mengambil dari yang ada, kemudian yang ada baru perputaran mutasi,” sebutnya.

Muda menerangkan pelantikan dilakukan pada momen Apel Hari Kesadaran Nasional yang pelaksanaannya dimajukan karena dirinya menilai esensi dari pelantikan terletak pada pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah janji, dan amanat yang disampaikan. Pelantikan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, menurut dia, juga untuk menunjukkan tegaknya objektifitas dan profesionalisme dalam hal penempatan pejabat.
“Apel Hari Kesadaran Nasional seharusnya tanggal 17 setiap bulannya. Tapi karena bersamaan pemilu, kita majukan sekarang sekaligus kita adakan pelantikan. Karena kita memang tidak perlu terlalu banyak formalitasnya. Pelantikan itu yang terpenting adalah surat keputusan dan amanat yang diberikan,” tuturnya.

Meski tanpa pemberitahuan sebelumnya, Muda menegaskan rotasi bukan bersifat mendadak. Rotasi telah direncanakan sejak diterimanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
“Karena kita melihat Apel Hari Kesadaran Nasional ini perlu maka sekaligus saja. Ngapain kita repot-repot dan memang harus dibiasakan bahwa pelantikan itu tidak usah terlalu banyak seremoni dan formalitasnya,” ucapnya.(Tim/Ismail)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *