Hadiah Lebaran Buat Kemhan dan TNI Dari BPK

Jakarta, BorneoneTV – Kementerian Pertahanan dan TNI meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini ini di sampaikan oleh Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di hadapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahyanto di Auditorium AH Nasution di Kemenhan, Jakarta (17/06/2019).
Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dengan kerja keras serta barang tentu adanya  keterbukaan dan komitmen kuat para pejabat utama mendapatkan opini yang terbaik.
“Perubahan di internal Kementerian Pertahanan untuk lebih transparansi serta untuk keinginan menjadi lebih akuntabel menjadikan Kementerian Pertahanan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Agung.
Lebih lanjut Agung mengatakan bahwa ini bukanlah akhir, tapi sebuah awal yg penting untuk masuk ke tahap selanjutnya.
“Dalam kesempatan ini, tadi telah kami sampaikan kepada sekuruh jajaran di Kemenhan dan TNI, selain ini merupakan momentum yg sangat penting, karena opini ini juga diikuti dengan dua peraturan Pemerintah. yg pertama Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/2018 tentang pengelolaan APBN di lingkungan TNI. ini adalah satu pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 tahun dari reformasi, akhirnya ada perubahan yg signifikan di dalam tata kelola keuangan TNI. Dimana saat ini mulai sama dgn tata kelola keuangan di seluruh entitas yg lain. Kedua, sudah diterbitkan Peraturan Presiden no. 27 tahun 2019 tentang pengelolaan untuk tahun yang panjang pengadaan alutsista. Tetapi di atas itu semua, ini merupakan bagian yg penting bagi kita untuk masuk ke tahap selanjutnya.
Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan patut kita syukuri bersama bahwa BPK RI telah menyampaikan Opini Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2018 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan/TNI.
“Untuk itu, langkah selanjutnya kita harus segera menindaklanjuti atas rekomendasi yang diberikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tuntas dan disertai bukti dukung yang valid. Patut kita syukuri bersama bahwa BPK RI telah menyampaikan Opini Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2018 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Menhan.
Dikatakan Menhan, butuh waktu 20 tahun sejak reformasi bergulir bagi Kemenhan utuk mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Tentunya saya berharap pencapaian ini harus dapat kita pertahankan. Dua puluh tahun bukan waktu yang lama ataupun sebentar. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi dengan Satker dan instansi terkait dilingkungan Kemenhan dan TNI,” pungkas Menhan. [Adang]