KM RO- RO ANGKUT TRUK LEBIH DAYA MUAT KSOP TUTUP MATA.

oleh

Jakarta ,BorneoneTV .Pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta beri Respon positif Pemerintah daerah kota Pontianak atas upaya penanggulan kendaraan yang lebihi daya angkut muat. Respon positif dan dukungan ini tertuang dalam surat balasannya ke Pokja Jurnalis Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 7072/1-813 tertanggal 14 Oktober 2016.

KADISHubTrans DKI Jakarta itu menyebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan, DISHUBKOMINFO kota Pontianak dapat melakukan penindakan pelanggaran serta larangan kendaraan melintasi jalan di wilayah Pontianak jika terdapat beban muatan yang melebihi ketentuan. Dalam surat itu tertera juga tembusan kepada, Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak, dan Sekretaris Dishub Trans Provinsi DKI Jakarta.

Terpisah, sebelumnya atas laporan beberapa pihak yang di terima redaksi Pimred pada bulan Juni   tahun ini terkait muatan truk – truk yang melebihi ketentuan muat dan melintasi wilayah kota Pontianak atau kendaraan truk truk yang di angkut oleh KMP RO-RO dari wilayah Jakarta yang memasuki wilayah kota Pontianak dengan muatan melebihi beban daya angkut sejati nya pernah terungkap dalam edisi harian ini tahun 2016 lalu.

 

Atas laporan yang diterima redaksi pekan ini dari beberapa perusahan pelayaran menyebutkan faktor utama masalah seperti persaingan usaha tidak sehat ini, akan berdampak pada matinya angkutan jasa perkapalan pihak lain akibat dominasi aksi muatan ilegal Truk (lewat batas KIR.Red) yang di angkut oleh KM RO-RO.

Namun hal tersebut kata Rahmat mengingatkan, Faktor lain seperti jembatan timbangan, daya angkut (pay load) di atas rata rata kekuatan kelas jalan terendah, tingkat harga barang di daerah akan melambung akibat dominasi angkut barang dikuasai pihak monopoli, dan menurunnya pendapatan di sektor buruh akibat efek angkutan truk door to door, serta menurunnya pendapatan angkutan barang pada kapal kapal niaga yang di sebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan di sisi lain melemahnya pertahanan pangan daerah akan membuat stabilitas tidak menentu yang berkelanjutan. Hal ini tentu akan berdampak bukan saja pada perkembangan sistem pertahanan pangan wilayah Kalimantan barat tapi juga menyeluruh.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat di wawancarai tentang masalah ini menegaskan, Saya akan memanggil kepala Dinas perhubungan untuk menindak lanjuti nya, dan nanti akan di sampaikan juga kepada unsur terkait.

Di singgung tentang kerusakan jalan daerah akibat muatan Truk dari Jakarta ke Pontianak dan sebaliknya akibat muatan berlebihan. Ia mengatakan lebih lanjut, bahwa kerusakan jalan akibat muatan truk yang berlebihan bukan saja terjadi di wilayah kota Pontianak atau daerah lainnya, tapi hal tersebut juga terjadi pada jalan nasional di seluruh Indonesia. Saya pikir abang dan seluruh kawan pers, ( Jurnalis – seperti menyarankan.Red) harus pro aktif untuk mengawal dan mengawasi situasi angkutan muatan truk yang berlebihan sebagai bentuk koordinasi nyata lapangan. Ulas Gubernur DKI Jakarta ini.

Di tanya tentang siapakah yang menanggung kerugian akibat dampak dari perbuatan ini, di katakan dengan gaya diplomasi, jika ada laporan’ Pemerintah pusat pasti menertibkan regulasi. Sebab efek kerugian terbesar di semua sektor perlu di cegah. pada akhirnya kan..(seolah merenungkan) jalan nasional itu Pemerintah pusat lah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki nya, begitu juga yang terjadi pada jalan provinsi atau daerah, ya .. Pemerintah provinsi atau Pemerintah daerah itulah yang akan memperbaiki. Tandas Gubernur DKI.

Sementara menurut sumber data pembangunan jalan di kota Pontianak, dari efek samping aktifitas kendaraan (truk) yang melebihi batas angkut yang melintasi wilayah kota Pontianak dari Jakarta via KM RO-RO sejak beberapa tahun silam, kini menjadi beban tahunan Pemerintah Kota Pontianak khusus Pemerintah Kalimantan Barat terkait penanggulangan kerusakan jalan.

Hal ini di buktikan ketika wawancara Kepala UPLLA wilayah I Dishub Kominfo Provinsi Kalimantan barat Hisamuddin saat di konfirmasi terkait Jembatan Timbang dan angkutan Truk dari KM.RO-RO mengatakan, Jembatan timbang yang berada di wilayah ini statis, dan tidak ada armada Truk dari KM.RO-RO yang di timbang di sini kecuali angkutan truk kecil yang melintasi jalan ini. Namun seperti nya untuk jembatan timbang portabel Pemerintah provinsi tidak memiliki nya. Untuk truk-truk yang keluar dari pelabuhan Dwikora, sebaiknya memang pelindo cabang Pontianak sudah harus bekerjasama dengan pemerintah kota untuk miliki seperti timbangan kontainer itu agar mengetahui berapa beban muatan truk yang akan masuk ke kapal RO-RO. Sebab setiap yang melebihi untuk kami di sini pasti akan di tilang.

Di singgung tentang akankah lakukan uji petik di pelabuhan dwikora Pontianak terkait truk truk yang menggunakan angkutan KM.RO-RO dan yang akan melintasi wilayah kota Pontianak dan jalan provinsi. Hisamuddin mengutarakan, sebaiknya terlebih dahulu perlu ada kesamaan pandangan semua pihak, baik itu dari Dinas perdagangan untuk berkomitmen bersama menjadi Tim terpadu dalam menanggulangi masalah ini. Sebab aturan yang berlaku dalam mengatasi kelebihan muatan dan berat tonase di jalan adalah Undang Undang Lalu Lintas. Imbuhnya.

Diminta tanggapannya bagaimana jika pengusaha angkutan Truk merugi akibat dampak KIR atau Tonase yang di berikan oleh Pemerintah tidak dapat menutup Cost moda angkutan Truk. Kepala UPLLA Wilayah I Dishub Kominfo Provinsi Kalimantan Barat itu mengatakan, Sebagai acuan berat tonase bagi setiap jenis angkutan sudah tertuang dalam Undang Undang. Memang saya pernah di panggil oleh ombesment karena ada nya laporan dari pengusaha tentang KIR ini, namun semuanya ini perlu di ajukan ke DPR, karena DPR lah yang akan mengkaji nya. Untuk saat ini hanya Undang Undang Lalu Lintaslah yang dapat menjerat jika kedapatan di jalan truk muatan berlebihan. Terkait masalah pungli, itu jika kedapatan ada oknum dengan sengaja melakukan pungutan yang tidak pada semesti nya.

Sedangkan kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pontianak, saat ingin diminta keterangan seputar angkutan truk dari KM.RO-RO yang melintasi wilayah kota Pontianak, mengelak dengan mengatakan KADIS sedang tidak ada di tempat. Kata seorang staf di ruang dishub Kominfo kota Pontianak. “Mungkin sedang muter keliling kota Pak, timpal staf lain.

100% KENDARAAN TRUK MILIK CV.HWU EKSPEDISI OVER LOAD

Hari Senin kemarin, saya sebagai kepala Armada pelayaran kembali menerima laporan tentang angkutan / transportasi kendaraan roda empat lebih milik perusahaan ekspedisi yang melintasi wilayah kota pontianak tujuan pelabuhan Dwikora KM RO-RO bermuatan lebih (over load.Red).

Sejak bulan Maret tahun ini, jumlah laporan masuk ke meja saya sudah lebih dari tiga, tepat nya ada enam kasus serupa.

Sebelumnya, pada Medio Maret tahun ini, kami membentuk Tim lakukan penelusuran tentang Angkutan / Transportasi yang memasuki wilayah jalan kota pontianak. Khususnya transportasi kendaraan truk – truk angkutan barang via KM. RO-RO dari ke Jakarta.

Target awal penelusuran Tim selama dua minggu menemukan beberapa kasus dan sempat mencuat di beberapa surat kabar harian jawa pos grup tentang Transportasi angkutan yang melebihi batas muat.

Namun dari pantauan Tim kami, bahwa pelanggaran yang terjadi ini kebanyakan dari pengusaha angkutan Truk di Pontianak yang notabene nya juga mayoritas pemilik transportasi kendaraan roda empat lebih.

Mereka dari Jakarta yang memasuki wilayah kota pontianak rata rata bermuatan barang melebihi ketentuan beban angkut (KIR.Red). Sejumlah Expedisi transportasi darat yang melakukan pelanggaran dan di anggap bertanggung jawab pada kerusakan jalan kota pontianak malah menyerang balik saat di wawancarai dengan mengatakan, bahwa kesesuaian pada angkutan barang yang di bawa dari Jakarta via RO-RO tidak di permasalahan petugas setempat. Lha

Di lanjutkannya, ketika truk masuk ke kapal apalagi dari Jakarta’  sopir tidak pernah di periksa walau muatan ada lebih. Kata Lidya pengurus CV.HWU EXPEDISI Pontianak.

Di singgung berapa kapasitas muat angkut truk –truk nya dan ongkos bayar perkilo yang di terima dari pengirim barang, di katakan Lidya, kapasitas angkut barang rata rata sesuai KIR. Ada yang 16 Ton. Kalau ongkos angkut barang perkilo nya sangat bervariasi, jika ada barang langganan dan banyak, harga bisa rendah. Tapi nama nya expedisi harga angkut barang ditaksir sekitar seribu seratus (Rp 1.100) hingga seribu empat ratus (Rp 1.400) per kilo gram.

Disinilah ungkap Rahmat, kami mendapatkan kesan pokok masalahnya yaitu tentang ongkos angkutan kapal RO-RO jenis Truk yang berkisah sekitar 18 juta per truk.

Bagaimana mungkin mereka (ekspedisi angkutan Truk.Red) mendapat keuntungan jika nilai harga angkut barang per kilo gramnya hanya Rp 1.100 sampai dengan Rp 1.400 saja, bahkan ada yang hanya Rp 600 ,-  perkilo nya jika kesesuaian muatan Truk di kalkulasikan dengan ukuran KIR, sementara ongkos tambang KM RO-RO Rp 18 juta.

Di ungkapkan Rahmat, Coba mari kita berkalkulasi dari hasil hitungan perkalian ongkos barang yang Tim temukan dari sampel expedisi dari ke Pontianak seperti : ongkos muat barang perkilo nya Rp 1.400 X 16.000 Kg = Rp 22.400.000. Lalu di potong 18 juta untuk bayar RO RO. maka kita akan dapat sisa keuntungan dari angkutan tersebut hanya Rp 4.400. 000 saja. Bagaimana Uang empat juta lebih itu dapat menutupi bensin dan ongkos makan sopir, coba tolong Kalkulasikan dengan baik jika seandainya para expedisi transportasi angkutan darat tidak melebihi muatannya. Ungkap Rahmat.

Di tambahkan lagi, jika harga angkut barang perkilo seperti yang di katakan oleh CV.HWU di sesuaikan dengan stiker KIR milik perhubungan yang melekat sebagai tanda hasil uji yang isi nya berbagai pembatasan, maka angkutan Truk dari Jawa pun tidak akan mendapatkan untung, malah rugi. Sebab sisa perhitungan Itu belum di potong untuk ongkos buruh angkut dan Pos Pos diperjalanan.

Selanjutnya wawancara ulang di kantor CV .HWU kami mengulas tentang muatan barang yang di angkut Expedisi CV.HWU dari Jakarta. Terlebih beberapa contoh hasil gambar di KM.RO RO yang kami perlihatkan tentang adanya lebih muatan daya angkut. Namun lagi lagi Lidya mengelak sambil mengatakan,  Saya minta abang percaya dengan keterangan saya, karena abang juga pergi ke Jakarta dan kemana ini butuh ongkos. Kata Lidya. Kami telah kasih lihat beberapa contoh resi muatan dari Jakarta, dan selama ini tidak ada masalah dengan petugas kok, baik di jakarta maupun di kota pontianak. Jadi kami minta bukti kesepakatan juga dari abang kalau muatan itu tidak lebih. Kata Lidya.

PEMKOT KOTA PONTIANAK TIDAK MILIKI JEMBATAN TIMBANG

Tidak adanya tindakan tegas dari Dinas Kominfo kota pontianak untuk pelanggar lalu lintas yang melewati wilayah kota pontianak terkait angkutan transportasi mobil yang melebihi batas angkut terendah patut di duga terjadi pungli.

Setelah Presiden Joko widodo mencanangkan program berantas pungli, sejumlah kementrian termasuk Menteri perhubungan melalui Dirjen perhubungan darat selayaknya memantau secara berkala dan rutin diseluruh wilayah dinas perhubungan baik propinsi  dan daerah.

Pemantauan ini bertujuan untuk menjalankan dengan jelas UU nomor tahu 2009 tentang Lalu lintas dan keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 22 tahun 2012 yang di tujukan kepada seluruh kepala dinas perhubungan dan kepala jembatan timbang.

Faktor dugaan kuat adanya pungli besar besaran yang di lakukan dinas perhubungan darat khususnya DLLAJ setempat mengingat sejumlah aktifitas transportasi expesidi moda angkutan roda empat lebih yang melewati wilayah kota pontianak bermuatan over load.

Pemantauan pada angkutan truk truk yang melewati wilayah kota pontianak dari Jakarta via km RO- RO sangat jelas tergambar bahwa sebagian besar ketidak becusan aparat dinas Kominfo kota pontianak untuk mengatasi kesemrawutan pelanggaran Lalu lintas terkait truk bermuatan melebihi batas bisa di anggap kemufakatan terselubung.

Padahal, menindak lanjuti surat Pokja Jurnalis PN Pontianak atas laporan beberapa usahawan kapal niaga kepada Gubernur DKI Jakarta secara tegas melalui kepala dinas Pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta melalui surat tembusan nomor 70 72 / – 1.813 tanggal 14 oktober tahun 2016 di tujukan kepada kepala dinas Kominfo kota pontianak menyebutkan, bahwa kota Pontianak dapat melakukan penindakan pelanggaran serta pelarangan kendaraan melintasi jalan di wilayah Pontianak jika terdapat beban muatan kendaraan yang melebihi batas (over load). Hal ini sebenarnya berkaitan dengan tindak lanjut upaya penertiban di wilayah DKI Jakarta atas moda  angkutan Truk daerah yang akan melintas wilayahnya.

Sementara General Meneger Pelindi II pontianak saat di wawancarai mengatakan, pelindo hanya dapat memberikan saran kepada Pemerintah kota pontianak, bahwa seharusnya kota pontianak memiliki jembatan timbang untuk wilayahnya. Pelindo tidak mempunyai timbangan untuk truk truk yang di angkut oleh kapal RO RO karena bukan menjadi urusan Pelindo. Pelindo hanya menyediakan timbangan sesuai yang telah di tetapkan oleh pusat yaitu untuk konteiner. (DR/wuri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *