Rapat Pertemuan Menindak lanjuti Hasil Temuan KPK dan BPK tentang Status JAD

oleh

Kubu Raya.BorneOneTV-untuk menidak lanjuti hasil temuan KPK.dan BPK terkait tentang Status Jalan Aset Desa (JAD) Pemeritah Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan rapat pertemuan dengan sejumlah Kepala Desa Sekecamatan Sungai Kakap, yang berlansung di Aula Gedung Pertemuan Camat Sungai Kakap, pada hari Senin (9/9/2019).

Dalam pertemuan itu mendapat Tanggapan beragam dari sejumlah kades di kecamatan sungai Kakap.seperti yang di katakan oleh PJ.Kepala Desa Sungai Itik A.Rahman saat ditemui Wartawan media ini Usai pertemuan dia memaparkan dan berharap adanya suatu surat penunjukan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai Pegangannya.untuk melakukan Musdes Rapat Musawarah Desa Sebelum membuat SPT.Jalan penetapan aset Pemerintah.

Dikatakannya membuat suatu SPT.itu tidaklah mudah banyak tahapan tahapan yang harus di lakukan dia mencontohkan untuk membuat SPT yang pernah dilakukan untuk tanah masyarakat.Masyarakat harus melengkapi Dokumen Kepemilikannya

“Masyarakat harus ada surat lama kalau tidak ada surat lama dia juga menjelaskan Kalu dasar kita buat SPT tanah garapan.kalau hilang surat.kita harus lapor Polisi selain itu mungkin dasar keterangan saksi.Saksi yang juga dibutuhkan untuk melengkapi syarat membuat SPT .jadi SPT tidak sembarangan.itu jadi beban kita selaku kepala desa Selama ini untuk membuat SPT.”Terangnya.

Dia juga mengatakan ini terkesan keburu buru seharunya disingkronkan betul.kadang kadang mungkin di atas tidak tau masalah kita di SPT,SPT ini sulit sulit sekali.SPT biasa saja kita harus punya dasarnya harus kuat.

Untuk itulah kami minta ada arahan dari Kabupaten berapa sebenarnya luas jalan itu berapa yang harus di bebaskan.”itu saja yang kami harapkan arahan dari kabupaten jadi kita bikin SPT dasar dari ketentuan dari kabupaten itu.yang akan kami jadikan Pedoman Untuk membuat.SPT.Untuk penetapan aset pemerintah.”Pintanya.

Jadi kita mauaman amannya kalau ada arahan dari Kabupaten jadi contoh luas jalan Kabupaten sekian meter kita bikinkan SPT.untuk jalur hijau sebenarnya sudah lama di tentukan cuman itu sipatnya tidak ada aturan tidak pernah genah aturan sampai kebawah sebenarnya masyarakat pun sudah tau dengan jalur hijau dan paham dengan jalur hijau cuman itu berapa meter jalur hijau itu ketentuan dari pemerintah tidak pernah di sampaikan kebawah.

Kalau bisa bikinkan kalau ada aturan jalur hijau itu ciptakan jalur hijau sehingga kita bikin SPT selebar jalur hijau itu dariatas jadi kita tidak dituntut masyarakat ada ketentuan dari kabupaten sekian lebarnya.”Terangdia.

Ditempat yang sama Rusdety Camat Sungai kakap saat di dikonfirmasi terkait berbagai ragam tanggapan sejumlah Kepala desa.dia mengatakan.
sebetulnya ini cara pemahaman mengset dan keyakinan kawan kawan kepala Desa.tetapi mungkin sekarangkan dan saya ambil jalan terbaiklah mungkin untuk membuat mereka lebih tenang mereka ingin ada suatu surat atau satu lembar surat dari kepala daerah terkait.”Katanya.

Dalam masalah aset jalan yang memang kalau kita kaji betul betul jalan ini sudah di bangun sudah ada.dibangun dengan Dana APBD Kabupaten dan malah jadi temuan BPKP dan juga tim Kasubga KPK.itu juga sudah membicarakan ini tentulah kami dari Kabupaten Pemerintah Kabupaten tidak akan tinggal diam.” Terangnya.

Untuk itu kami telah rapat dengan Bupati sekda seluruh Bapak bapak di Kabupaten itu.dari pemerintahan itu juga oh ini jalannya seperti ini kami ambil lah jalan agar kawan kawan kepala desa untuk membuat kan SPT.yang manah tanah tersebut memang sudah di bangun.”Jelasnya.

Namun ada beberapa kepala desa yang mungkin masih kurang yakin saya kembali lagi kemenset mereka minta satu berkas atau satu lembar surat dari Bupati agar mereka menghimbau masyarakat untuk terkait tanahnya tersebut dan saya yakin dan tadi saya juga sudah bicara kepada pemerintah tidak masalah.”Ucapnya.

Karna memang tanah ini sudah di bangun kemudian yang menerima manfaat yang terbesarkan masyarakat setempat itu sendiri kalau tidak ada jalan itu bagai mana insfratruktur bagai mana jalannya mau keluar darai kampung seharusnyabkita bersukur jalan jalan itu sudah di bangun oleh Pemerintah.

Tentunya dari sisi keuangan dari sisi administrasi tentulah harus jelas status tanah itu untuk itulah kami sekarang dalam proses penggenahannya mungkin itu.mudah mudahan dalam waktu dekat ini begitu dapat surat selembar bagai mana pemerintah sesuai permintaan kepala Desa berikutnya kami kembali akan mengadakan rapat lanjutan dan ada beberapa kawan sebetulnya sudah siap tetapi biarlah sekali gus saja ada satu dua Desa mengatakan kami tidak masalah ini juga sudah menjadi resiko dan kami juga tidak maungambil ini juga membantu kawan minta surat.Pada kesempatan itu juga Camat Sungai Kakap menyampaikan Kekecewaan Terhadap Kabak bidang pertanahan tidak hadir. “paparnya.

Sementara Dedi Kabit PUPR.Bina Marga kabupaten Kubu Raya saat di Konfirmasi terkait hasil pertemuan untuk penetapan status jalan aset Pemerintah dia menjelaskan.ada 349 jalan sudah di bangun statusnya masih hak pakai.sesuai arahan hasil rapat di Ruang Kantor Bupati Karen kita disampaikan untuk menyelesaikan dan mensertipikatkan aset tanah yang menjadi yang pertama tanah jalan di jalan kabupaten agar memilik alhak sesuai dengan LHPK juga dengan tim pencegahab KPK

Jadi pada hari ini kita sesuai arahan Bupati kita kecamat untuk melaksanakan Proses pembuatan SPT sebagai alas dasar Hak untuk mengurusan sertipikat agar dapat di proses di BPN di Kabupaten Kubu Raya terkait adanya sejumlah kepala Desa yang masih belum siap Kabit PUPR.Bina Marga mengatakan hasil dari pertemuan pada hari ini akan di sampaikan Kepada atasan itu nanti akan di carikan solusi agar nanti bagai mana pemecahan yang lebih baik untuk Pemerintah Desa dan juga untuk Pemerintah Daerah Kabupaten.”Fungkasnya(Tim/BorneoneTV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *