Upaya Pemprov Dalam Mempercepat Pemekaran Provinsi di Kalbar

oleh

Pontianak.BorneOneTV-Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan, sebenarnya kalau kesiapan atau persiapan Provinsi Kapuas Raya sudah dan semuanya sudah bahkan untuk Kantor Pemerintahan, lahannya di Sintang sudah menyiapkan.

“Untuk fisiknya, tahun depan kita mulai tapi sebutannya tetap Perkantoran Pemerintah dan tidak boleh disebut Kapuas Raya tapi diperuntukan itu,” kata H Sutarmidji, Sabtu (2/11) saat menjadi Narasumber Seminar Regional dengan Tema Perencanaan Pemekaran Kapuas Raya Dengan Semangat dan Cita Cita untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah oleh Pemimpin Daerah, di Pendopo Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar juga mengupayakan ini semua menjadi bagian persiapan itu. “Saya berharap, semuanya satu suara karena ini saya melanjutkan yang dari lalu tinggal kita memperjuangkan bersama.
jadi semuanya kita siap,” harapnya.

Mantan Wali Kota Pontianak ini juga akan tetap membawa ke ketua DPRD Kalbar defenitif, dan akan bertemu dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), kemudian Pemprov Kalbar akan sampaiakan didalam undang-undang Nomor 23 itu perioritas pemekaran itu adalah Provinsi Perbatasan.

“Kita Provinsi perbatasan. itu jelas amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Kita juga sampaikan data-data tentang ini dan saya pastikan Provinsi Kapuas Raya itu tidaklah gagal dan sebagainya,” ujarnya.

Jika nanti di setujui, akan menjadi Provinsi persiapan selama tiga tahun dan Provinsi persiapan itu operasionalnya di tanggung oleh Provinsi Induk dan itu oke.

“Pagunya supaya jelas, pagu minimal Pendapatan Asli Daerah di 5 Kabupaten yang di dapat dari 5 wilayah ini kita kembalikan 70 persen untuk wilayah operasional itu. Kenapa 70 persen, karena ada hak daerah tingkat dua yaitu 30 persen. Daerah tingkat dua itu punya hak 30 persen atas Pajak dan Distribusi Daerah dan itu patokannya,” pesannya.

Kemudian, pegawainya itu tidak untuk biaya operasional pegawainya, pegawai beda dan gaji pegawainya sudah mengikuti. “Kalau infrastruktur Kantor dalam waktu tiga tahun dengan operasional itu bisa terwujud,” ujarnya. (Lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *