Ketapang, BorneOneTV – Sejak diluncurkannya program konversi minyak tanah ke tabung gas LPG 3 Kg pada tahun 2007, masyarakat di sejumlah daerah kerap mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 Kg. Saat ini salah satu keluhan disampaikan oleh masyarakat Ketapang Kalimantan Barat dimana yang biasanya harganya Rp16.500 sampai Rp23.000 namun sekarang harganya mencapai Rp40.000 bahkan dibeberapa daerah pedalaman bisa mencapai Rp45.000 bahkan lebih.
Salah seorang warga Ketapang saat audiensi dengan anggota DPRD Komisi II (04/11/2019), Subandi, mengatakan kalau keberadaan gas 3 Kg sangat sulit didapatkan kalaupun ada harganya sudah selangit.
“Seharusnya gas melon atau LPG 3 Kg ini peruntukannya untuk masyarakat miskin akan tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Padahal banyak pangkalan yang berizin akan tetapi tidak menjamin ketersediaan barang,” keluh Subandi.
Salah seorang anggota Komisi II dari Dapil Ketapang 5, Luhai, mengatakan bahwa dewan akan melakukan kunjungan lapangan ke pangkalan-pangkalan bersama Kahmi dan HMI dan akan mengecek data yang ada di Dinas Perindagkop.
“Kita akan mengecek bersama-sama ke lapangan. Ada pangkalan yang tidak berizin atau malah ada izinnya tapi tidak ada pangkalannya,” kata Luhai.
Ditempat yang sama anggota DPRD lainnya, Uti Waskito A.Md, menegaskan bahwa peruntukan gas 3 Kg ini harus tepat sasaran.
“Sebenarnya naiknya harga yang tinggi merupakan hal yang wajar dalam hukum supply and demand. Akan tetapi gas 3 Kg ini merupakan gas yang disubsidi pemerintah dimana keberadaannya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang harga eceran tertingginya (HET) adalah Rp23.000. Untuk itu kami akan memanggil Dinas Perdagangan juga pihak terkait lainnya. Kita juga akan meminta masukan dari Kahmi dan HMI,” jelas Uti yang merupakan Perwakilan Dapil Ketapang 2.
Sementara itu anggota HMI Ketapang, Theo Bernardi kepada BorneOneTV mengatakan, masyarakat Ketapang rindu akan anggota DPRD yang berani aksi tidak semata-mata hanya berani dalam kata-kata.
“Tinggal berani atau tidaknya anggota dewan mengatasi kelangkaan masalah ini. Harapannya kami rindu aksi anggota Dewan Kabupaten Ketapang,” kata Theo. [Asmuni]
