Mengenal “Desa Hantu” Yang Menggerogoti Dana Desa

oleh

Jakarta, BorneOneTV – Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan desa hantu (tidak berpenghuni) yang ditetapkan hanya untuk meraup dana desa sekitar Rp 900 juta/desa. Ini dinilai sebagai salah satu penyebab desa tertinggal masih banyak, yaitu 20 ribuan (angka ini berdasarkan IDM 2019 yang dikeluarkan Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT).

Sejak 2015 khusus kode wilayah desa berikut jumlah penduduknya dan luas wilayahnya diambil hanya dari permendagri atau SK Mendagri. Data tersebut telah digunakan setiap tahun sejak 2015, sehingga Kemenkeu juga telah mengetahui kondisinya sejak awal. Selama ini, jika ada keraguan atas data tersebut, maka diklarifikasi dalam rapat bersama Kemendagri dan Kemenkeu. Koreksi biasanya tidak sampai 10 desa.

 

Inilah basis jumlah desa yang mendapat dana desa:

2015 sebanyak 74.093 desa

2016 sebanyak 74.754 desa

2017 sebanyak 74.910 desa

2018 sebanyak 74.957 desa

2019 sebanyak 74.954 desa

 

Penambahan pesat 2015-2017 disebabkan desa-desa yang sudah ada dan resmi diusulkan oleh pemkab ke Kemendagri baru diputuskan. Adapun penurunan desa 2018-2019 karena koreksi di lapangan.

Dalam permendagri tentang kode dan data wilayah administrasi biasanya ada data penduduk kab/kota, namun tidak ada data penduduk tiap desa.

Untuk mendeteksi jumlah penduduk tiap desa, biasanya digunakan data Adminduk, berupa jumlah NIK pada satu desa. Jadi, polemik “desa hantu” seharusnya segera diselesaikan menurut data Adminduk Kemendagri.

Selanjutnya untuk bahan perbandingan, pengecekan realitas lapangan bisa dibandingkan dengan data Potensi Desa BPS 2018.

Menurut Permendagri 137/2017 jumlah desa ialah 74.957 desa (digunakan dalam penyaluran dana desa 2018)

Menurut Podes 2018 BPS jumlah desa 75.436 desa (ada wilayah, kepala desa dan perangkat, masyarakat)

Selisih 479 desa, namun di mana desa di lapangan justru lebih banyak daripada kode desa resmi.

 

Adapun menurut Permendagri 1/2017 tentang Penataan Desa pada pasal 7 terdapat syarat minimal jumlah penduduk dalam sebuah desa:

Di Jawa minimal 1.200 KK/desa. Yang tidak sesuai 10.542 desa

Di Bali minimal 1.000 KK/desa. Yang tidak sesuai 256 desa

Di Sumatera minimal 800 KK/desa. Yang tidak sesuai 19.502 desa

Di Sulsel dan Sulut minimal 600 KK/desa. Yang tidak sesuai 2.776 desa

Di NTB minimal 500 KK/desa. Yang tidak sesuai 161 desa

Di Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, Kalsel minimal 400 KK/desa. Yang tidak sesuai 4.872 desa

Di Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kaltara minimal 300 KK/desa. Yang tidak sesuai 2.394 desa

Di NTT, Maluku, Malut minimal 200 KK/desa. Yang tidak sesuai 2.172 desa

Di Papua, Papua Barat minimal 100 KK/desa. Yang tidak sesuai 4.511 desa

Total yang tidak sesuai dengan pasal 7 Permendagri 1/2017 ialah 47.186 desa.

 

Ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah lebih mengemuka dibandingkan keberadaan penduduk.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *