Pengerjaan Proyek 14 Miliar Dinilai Mubajir

oleh

 

Ketapang, BorneOneTV.com – Peningkatan struktur Jalan Sei Awan Kiri – Tanjungpura dinilai mubajir, dan terkesan hanya buang- buang anggaran APBD saja, hal tersebut lantaran perencanaan awal proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang sebesar Rp 14 Miliar tidak sesuai kondisi dilapangan. Di duga perencanaanya hanya duduk diatas meja saja.
Kondisi lahan gambut yang dalam apabila musim hujan, sehingga pembangunan yang ada tidak akan maksimal atau bertahan lama, terlebih dilokasi tersebut sangat mudah terendam banjir.
Saat dikonfirmasi, Site Manager Operasional PT Bayu Karsa Utama, Suratno selaku pelaksana proyek tersebut menilai harusnya ada perlakuan khusus dari pihak perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk proyek tersebut. Hal itu lantaran kondisi dilapangan yang merupakan gambut dalam.
“Harusnya ada perlakuan atau desain khusus untuk jalan yang kondisi gambutnya dalam seperti ini,”ujar Suratno.
Dirinya mengatakan kalau kondisi yang ada memang sangat memungkinkan terjadinya amblas atau penurunan terhadap penimbunan yang dilakukan lantaran lokasi tanah gambut, hal tersebut sempat menjadi pertanyaan pihaknya terkait perencanaan proyek tersebut, namun selaku pemenang lelang pihaknya mau tidak mau harus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Kalau amblas ya selamanya akan amblas dan untuk penurunan juga terus terjadi karena beban material yang berat sedangkan gambut yang ada luar biasa dalamnya,” sambungnya.
“Makanya coba saja cek ke Dinas, kontruksinya seperti apa, struktur tanah dasarnya seperti apa bahkan pelaksanaan kontruksinya tidak tercantum dalam dokumen padahal seharusnya untuk kondisi seperti ini ada perlakuan khusus namun saya tidak tahu jugalah perencanaannya kan ada di Dinas PU-PR,” terangnya.
Ia menambahkan, kalau pihaknya perlu kerja keras untuk menyelesaikan pembangunan proyek tersebut terutama dalam dalam pembangunan jembatan, namun diakuinya pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga serah terima dengan pihak terkait.
“Harapan kita untuk kedepan perlu perlakuan khusus karena persoalannya lahan dibawah tanah, perencanaan kontruksi dan pondasi dibawah tanah itu harus dikondisikan, kalau tidak dikondisikan pasti akan tetap turun dalam waktu tertentu, contohnya saat ini yang kami timbun tingginya 80 centi tapi fakta dilapangan turunkan,” paparnya.
Disisi lain saat dikonfirmasi, Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Soleh menilai memang harus dilakukan perencanan yang matang untuk pembangunan di lokasi tersebut, hal tersebut agar pembangunan yang ada tidak sia-sia dan mubajir.
“Perencanaan harus matang dan benar, misalkan harus ada normalisasi saluran yang ada agar air bisa mengalir dengan lancar kalau tidak mau sampai kapanpun jalan akan kebanjiran dan pembangunan yang ada akan cepat rusak,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai harusnya level timbunan yang ada juga harus lebih tinggi sehingga kedepan perencanaan harus lebih teliti dengan melihat kondisi-kondisi dilapangan.
Dalam pantau di lapangan proyek ini dikawal langsung oleh kejaksaan negeri ketapang. [Tim]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *