Sebesar.Rp 689 Juta, Mantan PJ Kades Tanjung Pasar Dan Bendahara Resmi Masuk Bui

oleh

Ketapang,BorneoneTV_Hasan yang juga bersetatus Pegawai Negeri sipil dan pernah Menjabat Mantan PJ Kepala Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang M Hasan dan Bendaharanya Hery Yunanda resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.

terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi atau penyalah gunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tanjung Pasar Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 689 Juta.

Kasi intel kejaksaan Negeri Ketapang Agus Suprianto menjelaskan aksi dugan korupsi ini dilakukan tersangka pada saat dipercaya menjadi Pj Kepala Desa Tanjung Pasar pada tahun 2016 dan 2017 lalu.

“Selama kurang lebih dua tahun itu tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 689 juta,” paparnya, Kamis (28/11).

Menurutnya, Penahanan sudah sesuai Surat Perintah Kepala kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Oktober 2018 lalu.Tersangka M Hasan yang juga masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan turut serta bersama Heri Yunanda selaku bendahara melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa tahap II yaitu berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan ada Tiga pekerjaan pembangunan yang tidak dilaksanakan (Fiktif).

“Atas kewenangan tersangka sebagai PJ Kades Tanjung Pasar, M Hasan yang disalahgunakan memerintah tersangka Heri Yunanda sebagai bendahara membuat dan menyusun laporan realisasi DD tahap II selesai 100%,” tuturnya.

Ia menerangkan, Penyalahgunaan yang lainnya berupa pembelanjaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I, II dan III maupun Dana Desa (DD) tahap I dan II dalam pembuatan kwitansi, nota dan cap toko dibuat sendiri dan ada yang fiktif tujuannya untuk menyesuaikan APBDes TA 2017.

Kedua tersangka dilakukan penahanan dalam 20 hari kedepan kemudian dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di Pontianak untuk dilakukan proses persidangan.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaiman dirubah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang RI.NO 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi Yo pasal 55 Ayat (1) ke  1 KUHP,” tegasnya(raden)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *