Petani Mandiri di Sekadau Belum Sepenuhnya Mendapat Binaan dari Pemkab

oleh
Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Ipan Nurpatria saat berbicara dihadapan Perangkat Desa dan Petani Sawit Mandiri, pada Lokakarya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Aula Pertemuan Kantor Camat Nanga Taman, Selasa, (14/1). Istimewa
Spread the love

Sekadau, BorneOneTV.com – Setidaknya ada  37.000 Hektar kebun petani mandiri di Kabupaten Sekadau. Dari luasan itu belum sepenuhnya mendapatkan binaan dari pemerintah kabupaten.

“Kalau boleh dibilang sebenarnya kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk membina petani mandiri, cuma karena segala keterbatasan Pemerintah Daerah pembinaan ini akan sangat berat,” kata Ipan Nurpatria, Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau, saat berbicara dihadapan Perangkat Desa dan Petani Sawit Mandiri, pada Lokakarya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Aula Pertemuan Kantor Camat Nanga Taman, Selasa, (14/1).

Ditanya soal target binaan, Ipan menyebut tidak ada target waktu karena sangat luas. “Semampu kamilah, kalau bisa 1000 hektar dalam satu tahun saya rasa sudah sangat luar biasala.  Mungkin kalau tahun lalu, kami mengejar target 400 mudah-mudahan bisa doublelah, kalau 30.000 Ribu tinggal dikalikan aja,” tuturnya

Dijelaskannya, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan Dasar Hukum Presiden republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018. Presiden Republik Indonesia mengintruksikan kepada Bupati/ Wali Kota untuk memetakan seluruh areal perkebunan di wilayah nya selain areal perkebunan besar, juga areal perkebunan Milik Petani Mandiri. “Yang nantinya akan mendapatkan surat tanda daftar budidaya (STDB) untuk kebun petani mandiri. Gunanya untu mendukung stastistik perkebunan petani mandiri di Kabupaten Sekadau,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ipan, proses pendataan STBD diharapkan menjadi data base pendukung data statistik perkebunan. Dan nantinya juga untuk keperluan persyaratan program peremajaan sawit rakyat karena targetnya adalah kebun-kebun sawit mandiri yang tidak produktif.

Adapun persyaratan yang harus dicantum untuk STDB yakni  identitas, domisili, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas, jenis tanaman produksi atau benih, jumlah pohon dan lain-lain. “Perlu diketahui STBD ini tidak hanya berlaku pada kelapa sawit tapi belaku juga untuk komoditi lain seperti karet, kopi, kakao, dan sebagainya tapi untuk sekarang ini yang diperlukan dalam sertifikasi yang kita dorong adalah memang kelapa sawit oleh karena itu prioritas pertama kami untuk mendata dan menerbitkan STBD adalah untuk petani-petani dengan komoditas kelapa sawit,” jelasnya. (krisantus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.