Jakarta, BorneOneTV – Polri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepakat bersama-sama gencar dalam memberantas mafia tanah yang jamak ditemui di Indonesia. Hari ini, Polri dan Kementerian Agraria meneken nota kesepahaman.
“Poin-poin yang kita sepakati di antaranya untuk menangani mafia pertanahan. Kemudian masalah saber pungli khususnya yang berkaitan dengan masalah tata ruang dan pertanahan dan juga sertifikasi aset-aset Polri,” kata Kapolri Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 17 Maret 2017.
Maka Tito dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, pagi tadi menandatangani nota kesepahaman, yang dihadiri para pejabat utama di Mabes Polri, sejumlah Kapolda dan kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) masing-masing provinsi.
Tito menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo dalam bidang pertanahan yakni soal peningkatan layanan publik.
Pemerataan Keadilan
Hal itu yang membuat Menteri Sofyan akhirnya menggandeng Polri dalam menangani konflik di bidang pertanahan. Apalagi Presiden Jokowi sudah membuat kebijakan tentang pemerataan keadilan.
“Kami ingin membersihkan mafia pertanahan jadi banyak praktik-praktik kelompok mafia yang sudah main baik di bidang penegakan hukum. Mereka sampai ke jajaran penegakan hukum, itu mereka sudah mengerti jalur-jalurnya,” kata Tito.
Tito mengatakan, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli juga akan proaktif dalam bidang pertanahan seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.
“Namun kita juga sepakat mendorong upaya mekanisme pencegahan agar jangan sampai terjadi. Penindakan adalah upaya terakhir ketika upaya pencegahan tidak bisa kita lakukan,” kata Kapolri. (ren)
