Pelibatan TNI Berantas Terorisme Bisa Melalui Keputusan Politik Presiden

Ilustrasi TNI Anti Teror. Foto : babe.news

BorneOneTV – Wacana pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme dalam pasal di Rancangan Undang Undang (RUU) Antiterorisme dinilai tidak tepat. Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo mengatakan, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme cukup melalui keputusan politik presiden.

Dikutip BorneOneTV dari laman sindonews.com, Anton menyebutkan contoh sejumlah negara yang menerjunkan militer untuk menumpas terorisme melalui keputusan politik. Salah satunya di Amerika Serikat paskaserangan teror ke menara kembar WTC tahun 2001.

Kala itu, tutur Anton, militer Amerika Serikat diterjunkan melalui keputusan politik yang melibatkan parlemen, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Presiden Amerika Serikat saat itu.

“Amerika Serikat bisa membuat keputusan politik dalam 19 hari. Tapi ada masanya, hanya dua tahun. Di Indonesia enggak tahu bisa diakomodasi lain,” kata Anton dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya, di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Dalam konteks Indonesia, tutur Anton, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bisa diatur melalui keputusan politik Presiden dengan DPR.

Dalam kesempatan itu, Anton mengkritisi wacana pelibatan TNI dalam otoritas sipil. Salah satunya seperti termaktub dalam ‘Pasal Guantanamo’, pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme secara langsung.

“Melibatkan tentara, itu tak direkomendasikan dunia. Indonesia harus patuh pada berbagai yurisprudensi internasional,” ucap Anton. (sindo)

Galat basis data WordPress: [Incorrect key file for table './username_wp280/wprd_comments.MYI'; try to repair it]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wprd_comments.comment_ID FROM wprd_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 2400 AND comment_parent = 0 ORDER BY wprd_comments.comment_date_gmt ASC, wprd_comments.comment_ID ASC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.