Hanura Buka Pendaftaran Kepala Daerah 12 Hari dan Siap Berkoalisi

Ilustrasi Partai Hanura. Foto : partaihanura.or.id

BorneOneTV – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara resmi membuka pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023. Proses pendaftaran berlangsung selama 12 hari, sejak tanggal 18 hingga 29 Juli 2017. Meski memiliki tiga kursi keterwakilan parlemen di DPRD Provinsi Kalbar, partai dengan slogan “Hati Nurani Rakyat” ini optimis mampu mengusung bakal calon Kepala Daerah sendiri.

Suyanto Tanjung, Ketua DPD Hanura Kalimantan Barat mengatakan bahwa proses pembukaan pendaftaran di Hanura Kalbar dilakukan selama 12 hari, dimulai sejak hari kemarin.

”Sudah dimulai. Kebetulan pada hari ini (kemarin), yang daftar baru Bupati Kayong Utara. Pak Hildi Hamid sendiri mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Kalbar,” ucap Tanjung.

Menurut dia, Partai Hanura sendiri membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilgub Kalbar.

“Intinya kepada calon dipersilahkan mendaftar dan datang ke kantor. Kami sendiri juga ada konfimasi kepada calon mana saja yang akan mendaftar. Hanura sengaja membuka inisiatif sendiri,” ujarnya.

Kepada pendaftar berminat, dipersilahkan datang dan akan diproses. Kemudian nantinya setelah selesai mendaftar barulah diproses dan dikirim ke Kantor DPP Hanura di Jakarta.

“Nantinya dari DPP Hanura akan menyeleksi dan menetapkan,” ungkap dia.

Tanjung yang juga anggota DPRD Kalbar ini optimis walaupun Hanura memiliki 3 kursi keterwakilan di DPRD Kalbar, tetapi bisa mengusung bakal calon kepala daerah. Tentu konsekuensinya yakni dengan bergabung alias berkoalisi ke partai lain.

”Mau tak mau harus berkoalisi. Untuk mengusung bakal calon kepala daerah pada Pilgub Kalbar, minimal memiliki 13 kursi,” katanya.

Hanura sendiri dengan konsep nasionalis, berkeinginan bersepaham dengan partai nasionalis juga meski membuka peluang koalisi parpol dengan paham lain. Seluruh partai apapun, pasti juga bersiap membangun jaringan koalisi untuk mencukupkan syarat sesuai peraturan perundangan berlaku. Hanya yang pasti pemilih yang akan memilih bakal calon kepala daerah tentu berpihak kepada calon yang berpihak ke masyarakat.

Untuk proses bangunan koalisi ? Suyanto meyakinkan bahwa sudah membangun hubungan dengan sesama pemimpin parpol. Terpenting dalam membangun jaringan koalisi mengedapankan visi-misi, program kerja jelas dan terpenting keberpihakan ke parpol juga jelas.

“Intinya bakal calon diusung juga siap menjauhi korupsi. Kan kemarin malam, baru dengar berita,” ujar dia dengan nada bertanya. (aca)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.