BorneOneTV – Bendera Golkar dikibarkan setengah tiang oleh Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Singkawang di halaman Sekretariatnya di Jalan Firdaus Kamis siang 3 Agustus 2017, hal itu diakibatkan kekecewaan atas keputusan DPD I Golkar Provinsi.
Dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar Singkawang, Iwan Gunawan bahwa pihaknya merasa terzalimi oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Kalbar dibawah kepemimpinan Ria Norsan.
“Seharusnya DPD I Partai Golkar Kalbar menjalankan organisasi dengan bijak berlandaskan AD/ART Partai Golkar. Peraturan Organisasi maupun aturan petunjuk pelaksanaan organisasi partai Golkar,” ujarnya.
Ia pun minta pemimpin dapat beretika dan bermoral bukan berdasarkan kekuasaan semata. Sebab ada aturan yang tertera.
“Jangan jadikan partai ini seperti perusahaan kekuasaan yang hanya kekuasaanya saja namun mengabaikan aturan partai,” kesalnya.
Maka dari itu, pemasangan bendera Golkar setengah tiang ini juga merupakan gerakan moral sebagai buah dari kezaliman yang melahirkan kekecewaan dirinya selaku pengurus DPD II Golkar Singkawang. Apa yang dilakukan Iwan beserta pengurus DPD II Partai Golkar ini juga merespon terkait akan dilaksanakan Musda atau Musdalub pada 5 Agustus mendatang di Pasir Panjang Singkawang.
“Jadi Musda atau Musdalub itu saya anggap ilegal. Karena apa yang akan digelar tersebut apakah Musda atau Musdalub adalah perbuatan melawan AD/ART sebagai hukum partai, karena kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Singkawang akan berakhir pada tahun 2021,” katanya.
Iwan mengingatkan bahwa sebuah Musdalub yang akan digelar ada persyaratannya yakni yang pertama permintaan 2/3 kecamatan dikarenakan organisasi tidak berjalan. Kedua, Musdalub harus mendapat persetujuan DPP sebagaimana diatur dalam Juklak-5/DPP/Golkar/VI/2016.
“Jika pertanyaannya menilai Golkar Singkawang tidak berjalan, lihat saja riilnya di lapangan. Halaman kantor saya aspal, gedung saya cat, komputer dan TV, perabotan saya adakan, kantor tiap hari buka. Jadi hanya penzalim yang menilai Golkar tidak berjalan,” akunyam
Terkait Musdalub yang akan dilaksanakan, menurutnya, harus mendapat izin dari DPP. “Ada tidak ada surat persetujuan DPP, kami semua tidak tahu,” katanya.
Karena selama ini, diakuinya tidak ada pembekuan pengurus DPD Golkar Singkawang periode 2016-2021 yang dipimpinnya. Selain itu, pihaknya juga tak mengetahui adanya penunjukan Plt, apalagi persetujuan DPP pihaknya tidak tahu.
“Kami tidak tahu itu semua, hanya sekilas dapat info bahwa Fani Ketua Plt dan dapat informasi akan dilaksanakannya Musda apa Musdalub tanggal 5 Agutus 2017 di Pasir panjang,” katanya.
Sikap DPD I Partai Golkar Kalbar terhadap kepengurusan DPD II Partai Golkar Singkawang, dinilai Iwan sungguh keterlaluan. Seandainya saja, kata Iwan, dikomunikasikan dengan baik dia siap mundur sebagai ketua Golkar Singkawang.
“Tapi ini kita disingkirkan dengan cara yang licik dan zolim. Saya menyatakan perang melawan kezoliman walau saya tahu akan kalah melawan kekuasaan. Biarkan kalah, yang penting saya sudah melawan mempertahankan marwah. Pemiliham Gubermur nanti lebih baik pilih sosol yang bermartabat dan yang baik pula,” pungkasnya.
Sementara salah satu kader partai Golkar Singkawang, Reni Asmara Dewi juga mengaku kecewa dan kesal adanya kegiatan Musda atau Musdalub tanggal 5 Agustus 2017 di Pasir Panjang.
Atas ketidaktahuannya, Ia menganggap Musda atau Musdalub yang akan digelar tersebut adalah ilegal. Ia juga mengatakan selaku kader sangat menyayangkan tindakan provinsi yang dianggapnya melenceng dari AD/ART, PO, dan Juklak.
“Kalau memang Golkar ingin maju di Kota Singkawang, oknum-oknum yang tidak mengerti aturan disingkirkan dari partai Golkar, karena saya lihat kepemimpin Golkar banyak diisi orang luar bukan orang partai Golkar,” bebernya.
Ia pun menyindir baik DPP maupun DPD I Partai Golkar saat ini yang tidak mengerti dengan aturan partai sendiri. “Saya heran justru pengurus Pusat dan Provinsi melanggar aturan, kalau memang Musda dan Musdalub ini tetap diselengarakan, tidak menutup kemungkinan seluruh kader di Kota singkawang akan mundur,” pungkasnya(Daeng/jabu)
