BorneOneTV – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) menggelar aksi penolakan secara tegas atas kebijakan permendikbud nomor 23 tahun 2017, di bundaran digulis Pontianak, Jumat 11 Agustus 2017.
Para demonstran menilai Permendikbud itu, menyiksa anak didik dan merugikan Madrasah Diniyah (Madin) yang notabene pendidikan berbasis agama dan pendidikan moral.
“Jika full day school bertujuan untuk melakukan pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya di Indonesia sudah berlangsung lama sejak pra kemerdekaan melalui pondok pesantren dan madrasah,” ungkap Koordinator aksi, Kadafi.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan tersebut yang sangat menyengsarakan para siswa dan jam sekolah yang panjang akan mengakibatkan semakin sedikitnya waktu untuk berinteraksi sosial dengan anggota keluarga serta tetangga di rumah.
“Kami meminta baik itu pemerintah pusat hingga Pemerintah provinsi Kalbar untuk tidak menerapkan sistem full day school dan tidak membuat surat edaran kebijakan terkait Permendikbud tersebut,” tegasnya.
Badan Otonom Nahdlatul Ulama terdiri dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor, PMII dan Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU), dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah yang belum memadai.
“Untuk sarana dan prasarana aja masih belum memadai, bagaiaman untuk menjalankan sistem full day school ini diterapkan di daerah-daerah pelosok di kalbar,” pungkasnya.
Aksi ini juga dilanjutkan ke gedung DPRD provinsi Kalbar, namun para demonstran tak temui satu anggota dewan satupun untuk menyampaikan aspirasi mereka. (Putra)
