Kalbar Belum Merdeka Dari Asap

Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat melakukan aksi damai di Bundaran Digulis Pontianak, Kamis 17 Agustus 2017. Foto : Istimewah

“Masyarakat Adat dan Petani Bukan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan”

BorneOneTV – Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat melakukan aksi damai di Bundaran Digulis Pontianak pada Kamis 17 Agustus 2017.

Koordinator aksi, Eko Zanuardy mengatakan, aksi mereka yang bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI ke 72 tahun kali ini adalah untuk mendesak pemerintah agar serius dalam menangani masalah asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

“Pemerintah harus mencabut izin perkebunan pembakar hutan dan lahan dan tidak mengeluarkan izin baru untuk perkebunan, serta menangkap pemilik perkebunan pelaku pembakaran hutan dan lahan dan melakukan blacklist terhadap bank investornya,” kata dia.

Dirinya menegaskan, jika pemerintah tidak melakukan langkah tersebut, maka dapat dipastikan tahun berikutnya pasti akan kembali terjadi bencana asap

“Saat ini pemerintah tidak ada keseriusan dalam menangani masalah asap dan pembakaran hutan dan lahan. Dan untuk memastikan agar pemerintah melakukan langkah itu maka gerakan Rakyat untuk berjuang melawan Asap ini terus meningkat dan meluas untuk memaksa pemerintah agar serius dalam menangani masalah Asap akibat pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan pembakar hutan dan lahan,” paparnya.

Ia menuturkan, akar masalah asap yang terjadi sejak tahun 1999 adalah dampak dari monopoli tanah oleh perusahaan perkebunan kayu dan perkebunan sawit. Data dan fakta yang ada pembakaran hutan dan lahan banyak terjadi di konsesi perkebunan.

Pemerintah dinilai tidak serius dalam mengatasi masalah asap akibat pembakaran hutan dan lahan. Upaya pemerintah hanya menjadi rutinitas pemadaman pembakaran lahan, namun tidak ada upaya pencegahan dan penindakan pelaku pembakaran hutan, penindakan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat, tetapi tidak kepada perusahaan pembakar hutan dan lahan.

“Sejak akhir bulan Juni lalu, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi diberbagai provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Monopoli Tanah untuk perkebunan besar adalah akar masalah asap di Indonesia. Polutan asap yang menjadi agenda tahunan telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat seperti menurunnya kualitas udara,” paparnya.

Data yang dihimpun Link-AR Borneo dari bulan Mei sampai 12 Agustus 2017 terdapat 168 titik api (Terra Aqua Lapan), 101 titik api (NPP Lapan), 158 titik api (NOAA ASMC). Belajar dari peristiwa karhutla yang terjadi pada tahun 2015 lalu, FPR kembali mengajak publik untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan terjadi pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 itu telah mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 46.672 jiwa menderita ISPA, dan seluruh rakyat Kalimantan Barat terpapar asap.

Karena itu, Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat mengajak publik agar tidak lupa pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 sehingga dapat bersama mengingatkan pemerintah terhadap komitmennya dalam penanganan karhutla,  Komitmen Presiden untuk review perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat sebagai bagian yang harus dilakukan oleh Kementerian. (Bgs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.