Jaksa Bidik Kepala Desa Terkait ADD

BorneOneTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mendukung sepenuhnya agar adanya keterlibatan pihak Kejaksaan, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan, dalam penggunaan anggaran negara di setiap desa.

“Kemampuan SDM di tingkat Desa, yang menangani pengelolaan dana desa dinilai belum cukup baik, sehingga perlu mendapat pendampingan langsung,” ujar Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, Rabu 23 Agustus 2017.

Menurut Cornelis, keterbatasan SDM dalam pengelolaan dana desa, justru akan berdampak tidak baik terhadap optimalisasi dana desa itu sendiri. Dimana, pemerintah menginginkan dana desa, dapat memiliki manfaat yang besar dalam pembangunan di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan.

“Saya mendukung penuh keterlibatan pihak kejaksaan dalam pengelolaan dana desa, yang diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para kepala desa saat mengelola anggaran negara tersebut,” tambah cornelis

Sementara menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Sugiyono menegaskan, dalam waktu dekat seluruh kejaksaan negeri atau kejari di seluruh Indonesia akan melakukan sosialisasi kepada para kepala desa (Kades) tentang pengelolaan dana desa.

“Agar sosialisasi ini efektif, maka pemerintah daerah juga harus mendukungnya dengan menyediakan pemateri, yang dapat memberikan pemahaman dalam bentuk pembuatan laporan dan rencana anggaran biaya atau RAB dana desa,” ujar Sugiyono

Sugiyono menambahkan, sebenarnya sudah ada pendampingan yang dilakukan dari unsur akademisi, namun hal itu dirasa belum cukup optimal, sehingga pemerintah perlu melibatkan kejaksaan untuk mengawal pengelolaan dana desa ini.

“Hal itu juga, dibenarkan dalam keputusan presiden, yang menyatakan kejaksaan bisa memberikan pendampingan pada proyek-proyek strategis,” pungkasnya. (Budi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.