BorneOneTV – Untuk menyukseskan realisasi program 1 juta rumah murah yang digaungkan Presiden Joko Widodo di wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), meminta program pembangunan 1 juta rumah murah dilaksanakan dengan baik.
“Selain harus sesuai standar, hendaknya berbagai biaya administrasi digratiskan agar program ini lebih dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Kalbar Cornelis, Sabtu 26 Agustus 2017.
Menurut Cornelis, jika Pemerintah Provinsi mendukung penuh program pembangunan satu juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
“Untuk mensukseskan program pembangunan rumah murah itu, pemerintah daerah harus memberikan dukungan, antara lain menyiapkan tanah, mempermudah proses perizinan serta memastikan pembangunan rumah murah ini tepat sasaran,” ungkapnya
Cornelis juga menyebutkan, agar dampak dari pembangunan rumah murah tersebut berjalan lancar, hendaknya pengurusan administrasi kepemilikan tanah dan rumah juga digratiskan.
“Harus gratis dong, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target dari program ini benar-benar merasakannya,” katanya.
Di bagian lain, Cornelis juga mengingatkan kepada pengembang dan pelaksana program rumah murah, Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, agar menjalankan program ini dengan profesional.
“Semua fasilitas standar perumahan seperti jaringan listrik, air bersih serta fasilitas yang berkaitan dengan lingkungan harus dipenuhi, sehingga program ini bisa berjalan dengan lancar,” imbuh cornelis.
Sedangkan pembangunan rumah murah di Kalbar tahun ini, ditargetkan rampung sebanyak 7 ribu unit yang tersebar di sejumlah daerah, antara lain, Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Mempawah, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang.
“Selain diperuntukan bagi warga berpenghasilan rendah, rumah murah ini juga akan disediakan untuk para aparatur sipil negara – ASN,” pungkas Gubernur dua periode ini. (Budi)
