Pontianak ,BorneoneTv —Infrastruktur diPedalaman Sintang Kalbar masuk kategori jalan provinsi yang kerusakannya cukup parah dan memprihatinkan, ternyata tak sedikit.bahakan dari Indonesia meredeka sampai saat ini belum tersentuh pengerasan nya .Kondisi ini cenderung menjadi pemicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pedalaman. Seperti ruas jalan provinsi Nanga Mao—Tebidah—Serawai, Kabupaten Sintang yang rusak sepanjang 160 kilometer.
Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, dari partai hanura Suyanto Tanjung dari asal daerah pemilihan Sintang-Melawi-Kapuas Hulu mengatakannya kepada BorneoneTV ”Rusaknya infrastruktur dipedalam Sintang sudah lama. Sudah puluhan tahun. Sudahlah jalannya rusak, kebutuhan listrik di banyak desa di sana juga gelap gulita,” katanya, Minggu (29/10) di Pontianak.
Menurut dia ruas jalan provinsi dari Nanga Mao—Tebidah—Serawai di Kabupaten Sintang tercatat sebagai jalan penghubung sebanyak 200 desa tersebar. Setidaknya ada delapan kecamatan yang dilalui. ”Tapi kondisinya rusak parah. Hujan menjadi jalanan bubur. Waktu kering menjadi debu. Kondisi sekarang, seperti kubangan Lumpur.
Dampak kerusakan jalan provinsi tersebut ternyata mempengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah. Harganya cenderung berbeda jauh seperti langit dan bumi. Sementara delapan kecamatan tersebut, barang-barang komoditi kebutuhan pokoknya berasal dari perkotaan.
Seperti harga semen ukuran 40-50 kilogram, harganya bahkan mencapai Rp250 ribu/sax. Untuk harga beras mencapai Rp20 sampai 25 ribu per kilogram. Untuk harga bensin per liternya mencapai Rp25 ribu. Untuk harga tabung gas ukuran 3 kilogram bahkan bisa mencapai Rp40 ribu.
Hanya, lanjutnya, sebagian masyarakat masih mengandalkan ranting kayu untuk kegiatan masak-memasak. “Tetapi tidak semua. Banyak masih mengandalkan tabung gas 3 kilogram,” ucapnya.
Tanjung menjelaskan bahwa kerusakan jalan ini sudah mencapai 72 tahun. Sudah beberapa kepala daerah di Kalbar, tetapi belum pernah jalan Nanga Mao—Tebidah—Serawai di Kabupaten Sintang dilakukan perbaikan. ”Makanya, pernah kami anggarkan tetapi rupanya ditolak,” katanya.
Anggaran jalan di Kabupaten Sintang ini pernah dianggarkan melalui UPJJ Dinas PUPR Kalbar sebesar Rp5 miliar. Hanya, tanpa kejelasan tiba-tiba terjadi pengalihan. Bahkan dana tersebut kabarnya dialihkan kedaerah lain ,untuk itu dalam waktu dekat Komisi IV DPRD kalbar akan mempertanyakan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait ,Ujarnya (Wuri ).
