Keluhan Karyawan Outsourcing PLN Rayon Mempawah Disampaikan Kepada Ketua DPRD

foto Yanto

Mempawah – Borneonetv, Puluhan karyawan pekerja alih daya atau tenaga kerja outsourcing (TKO) PT PLN Rayon Mempawah, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar, melakukan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah. Untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan nasib mereka di perusahaan milik negara, Senin (6/11/2017). Kedatangan para TKO ke DPRD disambut baik oleh Ketua DPRD Mempawah, Dr H. Rahmad Satria, SH, MH, didampingi anggotanya.

Menurut Ketua DPC Serikat Pekerja Mandiri PLN Rayon Mempawah, Sabri mengatakan, Audiensi ini guna menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan kontrak kerja, antara pihak PLN Cabang Mempawah dengan vendor outsourcing tempat mereka bernaung. Para pekerja meminta kejelasan hak normatif serta status kepegawaian. Seiring bergantinya pendor yang menanggani TKO menyebabkan tidak efektifnya kinerja, masa kerja, ketidakjelasan masa depan pekerjaan sehingga kami merasa sangat dirugikan.
“Maka dari itu, besar harapan kami kepada pimpinan DPRD Mempawah untuk memberikan rekomendasi serta dukungan diangkat menjadi karyawan atau pegawai tetap di lingkungan PT PLN,” ujarnya.
Lanjutnya lagi, Sabri menyampaikan, saat ini ada sekitar 150 tenaga outsourcing PLN Rayon Mempawah. Semua itu putra daerah, dan bekerja sudah sekitar 10 sampai 20 tahun. “Menurut kami sudah tidak layak lagi menjadi outsourcing,” ungkapnya.
Sekjen Serikat Pekerja Mandiri Wilayah Kalbar, Agustino menjelaskan, audiensi dengan DPRD mengenai status outsourcing di PLN yang telah bekerja cukup lama. Namun sampai sekarang statusnya masih tak jelas. Pergantian vendor kerap terjadi, sehingga mereka tak kunjung diangkat menjadi karyawan tetap.

“Kita datang mengadu di DPRD ini untuk meminta pendapat, terutama masalah status tenaga kerja, karena status kami yang sudah lama bekerja di PLN tidak tetap selalu berganti-ganti vendor. Sedangkan para pekerja ini sudah bekerja puluhan tahun, namun status mereka masih tidak jelas dan tidak ada kepastian kapan akan diangkat menjadi pegawai tetap dari PLN,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mempawah, Dr H. Rahmad Satria, SH, MH, mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran TKO PLN dan siap mendukung. Selain itu, Rahmad Satria juga menjelaskan, dari kesimpulan tersebut sejak tahun 2004 peralihan pegawai honorer PT PLN yang di kelolah oleh koprasi PLN itu dialihkan ke pada pihak ketiga yaitu PT outsourcing, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum.

“Para karyawan ini sudah tercatat sebagai honorer PT PLN dan telah mengabdi puluhan tahun bahkan penghargaannya pun tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

Lebih jauh, Rahmad Satria menyebut, pihak PT PLN telah melakukan pembiaran dan mengabaikan hak-hak karyawan yang bekerja untuk PLN. Padahal menurut Rahmad PLN harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan.

“Lebih disesalkannya lagi, karyawan yang baru bekerja sudah diterima sebagai pegawai tetap, sedangkan pekerja yang lama berpuluhan tahun tidak diakomodir. Nah, ini saya melihat ada ketimpangan terhadap PT PLN, maka dari itu saya mengarahkan kepada karyawan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) dan PTUN untuk mencari akar permasalahannya supaya ada penyelesaian,” tuturnya. (yanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.