Pontianak Peringkat Ke-2 Indeks Persepsi Korupsi

foto Js

Pontianak,BorneoneTV -Berdasarkan survey TII dari 12 Kota se-Indonesia, Pontianak mendapatkan nilai 66,5 dari lima komponen penilaian yakni, prevaliansi, akuntabilitas, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Peringkat yang diraih saat ini jauh lebih baik dari tahun 2015 dimana Pontianak mendapat peringkat keempat.

Saat ini Kota Pontianak     mendapat peringkat kedua setelah Jakarta Utara yang menempati posisi pertama dalam hal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan rilis survey Transparancy International Indonesia (TII).

“Posisi yang disandang Pontianak dalam penilaian lembaga tersebut sangat membanggakan target saya, dua tahun yang akan datang, Wali Kota mendatang harus mampu mendongkrak menjadi peringkat pertama,” harap Walikota Pontianak, Sutarmidji, Kamis (23/11/2017).

Kendati Pontianak dinilai sudah memberikan pelayanan dari sisi kemudahan usaha yang luar biasa, namun ia menyayangkan ada satu penilaian yang bertolak belakang. Khusunya Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) menempatkan Pontianak sebagai kota dengan kemudahan berusaha yang terbaik. Sementara dalam penilaian IPK, penilaian kemudahan berusaha masih menduduki peringkat keenam.

“Persoalan yang dihadapi saat ini adalah lamanya proses pengesahan akta pendirian perusahaan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kalbar. Dirinya meminta jajaran Kemenkumham bisa memangkas waktu proses pelayanan pengesahan akta pendirian perusahaan. Karena Bandung, Surabaya, dalam pengesahan akta pendirian perusahaan itu hanya butuh dua hari, kenapa di Pontianak masih diplot lima hari. Harusnya mereka bisa dua hari,” tegasnya.

Wali Kota dua periode ini tidak akan memprotes seandainya Bandung atau Surabaya juga membutuhkan waktu yang sama yakni lima hari untuk proses pengesahan akta pendirian perusahaan. Namun kenyataannya, di Bandung hanya butuh dua hari, demikian pula di Surabaya.

“Koq Pontianak lima hari padahal semua sudah online. Apalagi Pontianak ini sebagai kota perdagangan dan jasa, di era teknologi informasi ini, kebutuhan perizinan itu harus cepat. Kalau paspor saja bisa cepat, kenapa pengesahan akta perusahaan tidak bisa cepat,” imbuhnya.

Sebelum merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparancy International Indonesia (TII) melakukan survei menggunakan metodologi survei wawancara kepada 1.200 responden di 12 kota. Survei IPK tersebut mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap. Dua belas kota yang disurvei adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan Medan. Penghitungan skor berdasarkan survei di 12 kota Indonesia.  (Js )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.