Batas Akhir Pengampunan Pajak 31 Desember 2017

Foto : Konfrensi Pers masalah pajak

Pontianak,BorneoneTv.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar Slamet Sutantyo menjelaskan Revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK nomor : 165/PMK. 03/2017.

“Selain mengatur mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah dan bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak diumumkan sebelumnya. PMK-165 juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” kara Slamet Sutantyo, Senin (27/11), saat Konfrensi Pers di Aula DJP Kalbar.

Dikatakannya, Prosedur selanjutnya disebut bahwa Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) ini memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif diantaranya untuk Orang Pribadi Umum dengan tarif 30% dan Badan Umum dengan tarif 25%.Sedangkan untuk Orang pribadi/ Badan Tertentu (Penghasilan usaha atau pekerja bebas) dengan biaya tarif 12,5%.

Mengingat pengungkapan dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum aset tersebut ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka ketentuan sanksi dalam pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final.”Aset Wajib Pajak yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh Wajib Pajak sampai dengan 31 Desember 2017 dan masih dimiliki pada saat tertentu,” ujarnya. (LAY).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.