Gubernur kalbar kecewa penyerahkan Dipa ,Walikota dan Kepala Dinas banyak yang tidak hadir

foto:Sekda Kalbar DR HM Zeet Hamdy Assovie, MTM menerima DIPA Pemprov Kalbar TA 2018 dari Gubernur Kalbar.

Pontianak,BorneoneTv ,Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati dan Wali Kota se Kalbar dan kepada satuan kerja pengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (14/12).

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH kepada para Kuasa Penerima Anggaran (KPA), para pimpinan Badan serta lembaga se-Kalbar .DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA.
DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat..DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran, setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Besaran DIPA Provinsi Kalbar TA 2018 yang diserahkan Presiden kepada Gubernur Kalbar beberapa waktu lalu untuk dibagikan di Provinsi Kalbar dengan nilai sebesar Rp 9,9 Triliun yang terdiri atas 457 DIPA di Satuan Kerja Instansi Vertikal dengan Jumlah sebesar Rp 9,3 Triliun dan 77 DIPA di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD ) dengan jumlah Rp 641 miliar yang meliputi 48 DIPA dikonsentrasikan sebesar Rp 184 miliar, 20 DIPA di Tugas Pembantuan sebesar Rp 452 miliar dan 9 DIPA di urusan bersama sebesar Rp 4,5 miliar.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH sangat menyesalkan masih ada Wali Kota maupun Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal yang tidak hadir dan hanya mengirimkan perwakilan atau Wakil hadir dalam acara penyerahan DIPA ini.

“Saya ambil di pusat harus kena macet 3 jam untuk ambil DIPA nya. Sekarang ada Wali Kota yang utus Wakilnya untuk ambil DIPA nya,” sesal Drs Cornelis, MH usai menyerahkan DIPA Kalbar. Gubernur Kalbar juga meminta kepada pejabat yang hadir mewakili tidak bisa ambil DIPA nya, karena harus tanda tangan Fakta Integritas, kalau di wakili bagaimana bisa tanda tangani Fakta Integritas. “Disini menunjukan kita mengurus Pemerintahan ini tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Hanya mau jabatan saja. Pada hal,  uang itu penting, kalau tidak ada uang bagaimana organisasi kita bisa berjalan,” ujarnya. (LAY).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.