Mempawah, Borneonetv. Mewujudkan penerapan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Bank Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar sosialisasi aplikasi Cash Management System (CMS) di Aula Kantor Bupati Mempawah, Selasa (19/12). Dibuka Wakil Bupati Gusti Ramlana, sosialisasi dilaksanakan terkait upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
Menurut Gusti Ramlana, sosialisasi juga berhubungan dengan instruksi presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melakukan percepatan implementasi transaksi nontunai sejak 1 Oktober 2017 secara bertahap dengan menerbitkan peraturan bupati tentang pedoman pembayaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Ramlana menjelaskan, sistem pembayaran nontunai merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain tanpa menggunakan uang tunai. Ia memaparkan sejumlah instrumen pembayaran nontunai yang telah ada selama ini, antara lain berbasis kertas seperti cek bilyet, giro, nota debet, dan nota kredit. Kemudian sistem nontunai lainnya berbasis kartu seperti kartu kredit dan kartu ATM. Lalu sistem berbasis elektronik seperti sistem kliring elektronik, sistem BI-RTGS, dan sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI). Terbaru, ujarnya, layanan bank elektronik (e-banking) dan uang elektronik (e-money).
“Khusus untuk korporasi termasuk pemerintah daerah, Bank Kalbar menyediakan aplikasi cash management system atau CMS sebagai sarana pembayaran nontunai bagi bendahara pengeluaran pembantu mengelola uang persediaan,” ujarnya.
Kepala Divisi Treasury Bank Kalbar Pontianak, Sholihin Agus, mengatakan pihaknya selaku Tim Implementasi Gerakan Nasional Nontunai Bank Kalbar tengah mengejar target untuk bisa mewujudkan gerakan nontunai di seluruh pemerintah daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Hal tersebut untuk memenuhi regulasi dan adanya peraturan dari Menteri Dalam Negeri untuk mengimplementasikan beberapa instrumen yang mendukung gerakan nontunai ini,” ucapnya.
Lanjutnya lagi, Sholihin menambahkan, penggunaan instrumen CMS Bank Kalbar telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. “Nanti akan ada keluar surat resminya. Semua pemda memang sudah menunggu ini,” tuturnya. (yanto)
