banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Bawaslu RI: Indeks Kerawanan Pemilu Jadi “Early Warning” untuk Kalbar

foto Divisi Pengawas dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin.
banner 120x600
Pontianak,Borneonetv. Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa indeks kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis pihaknya beberapa waktu lalu, menjadi salah satu alat bantu Bawaslu dalam memetakan kerawanan dalam Pilkada.
“Indeks kerawanan ini kan memang alat bantu kita untuk memetakan potensi kerawanan yang sangat mungkin terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah 2018,” ujarnya kepada awak media saat acara sosialisai di Pontianak, kemarin.
Ia menjelaskan, dalam pemetaan ada beberapa item yang digunakan Bawaslu sebagai alat ukur IKP. “Yang kita jadikan alat ukur adalah pengalaman pengelolaan dan penyelenggaraan Pemilu terakhir, termasuk isu-isu atau kejadian-kejadian yang tidak di proses Pilkada terakhir,” katanya.
Dalam IKP, Kalbar tergolong provinsi yang berpotensi cukup rawan terjadinya konflik. Dari 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilgub, Kalbar berada posisi ketiga di bawah Papua dan Maluku, dengan IKP 3,04.
Afifuddin melanjutkan, ada tiga variabel utama yang diukur oleh Bawaslu dalam menentukan IKP. Pertama, terkait penyelenggara Pemilu.”Apakah penyelenggaranya itu tidak pernah terjadi misalnya dipecat, atau banyak yang dipecat oleh DKPP misalnya,” katanya.
Variabel kedua, menyangkut kontestasi partai peserta Pemilu. “Apakah ada dualisme partai, apakah ada politik dinasti dalam pencalonanannya dan seterusnya,” ujar dia.
“Dan yang terakhir soal partisipasi. Berapa tinggi partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Berapa tinggi keinginan masyarakat, atau adanya (lembaga) pemantau di suatu daerah, kita ukur semua. Termasuk keamanan yang kita ukur,” jelasnya.
Menurut Afifuddin, IKP yang dirilis pihaknya setidaknya bisa menjadi peringatan dini bagi daerah agar melakukan upaya-upaya meminimalisir kerawanan.
“Ini saya kira bisa menjadi pilihan early warning untuk semua pihak di Kalimantan Barat. Tidak hanya KPU tidak hanya Bawaslu, tapi juga kepolisian, teman di BIN Daerah untuk mengantisipasi, termasuk Pemda agar apa yang kita ingatkan ini tidak terjadi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: