Mempawah – Borneonetv, Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, H.Rusli mengatakan, peluang kontribusi untuk Kabupaten Mempawah sangatlah banyak, namun pengawasan Pemerintah belum optimal dalam menyaring pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor izin sandar kapal.
“Dari banyak perusahaan yang izinnya masih dipertanyakan termasuklah izin sandar kapal. Saya menilai Pemkab terkait saat ini kurang mengawal dengan baik dalam meningkatkan PAD tersebut,” ujarnya.
Lanjutnya lagi, Rusli menyebut regulasi dalam peningkatan PAD melalui sandar kapal tidak ditegaskan secara hukum yang membuat belum optimalnya penyaringan PAD itu sendiri. Jika Pemkab Mempawah terkesan diam dalam hal tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Mempawah dan dilain sisi PAD juga tidak bertambah dari sektor tersebut.
“Kita ambil contoh, banyak kapal-kapal besar bersandar, namun pengawasan terhadap sandar kapal tidaklah jelas, dan hal itu perlu adanya kejelasan. Maka dari itu, kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum kapal yang berniat lain. Dicontohkannya seperti memasukan barang-barang illegal kedalam kapal dan tentu sangat mudah untuk masuk ke wilayah Kabupaten Mempawah. Seperti narkoba atau barang-barang yang bukan untuk peruntukan gudang,” tuturnya.
Selain itu, Rusli berharap kepada Pemkab Mempawah untuk bertindak tegas pada perusahaan yang menyalahgunakan izinnya. Dan dirinya juga meminta ketegasan kepada Kepolisian untuk menindak tegas perusahaan yang tidak memiliki izin bersandar kapal.
“Apabila ada perusahaan tidak jelas izinnya, maka dapat ditutup saja usahanya, karena akan merugikan Kabupaten Mempawah. Jika tidak miliki izin, silahkan ditangkap karena sudah ada aturannya,” tegasnya. (yanto)
