Pangdam XII/Tpr Jamin Netralitas TNI Dalan Pilkada

Pontianak,Borneonetv .Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi menjamin netralitas TNI dalam Pilkada serentak di Indonesia pada umumnya, Provinsi Kalbar pada khususnya.

“Saya tegaskan, TNI tidak terlibat dalam kegiatan yang bersifat politik praktis dan tidak akan mentolerir jika ada prajurit yang melanggar komitmen tersebut,” tegas Mayjen TNI achmad Supriyadi, Selasa (30/1), saat silaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar di Masjid Mujahidin.

Dikatakannya, tidak boleh diibaratkan dicampur aduk, misal Suku melawan Suku atau Agama melawan Agama, tidak benar, ini adalah memang pesta politik tidak ada sangkut pautnya dengan Suku dan Agama karena Indonesia adalah negara kebangsaan, dari sisi agama, dari sisi suku dan segala macam etnis, semua itu dilindungi.

Dalam silaturahim ini, Pangdam XII/Tpr di dampingi Asintel Kasdam XII/Tpr, Aster Kasdam XII/Tpr, Kapendam XII/Tpt dan Komandan Kodim 1207/Berdiri Sendiri.

Pangdam XII/Tpr juga meminta doa restu kepada Sekretariat Majelis Ulama Indonesia di Kalbar, sehingga dalam setiap tugasnya selalu berkah.

Pangdam XII/Tpr juga berkeinginanuntuk melakukan pertemuan atau dialog kepada seluruh Tokoh Agama, Tokoh Adat atau Suku semua Etnis yang ada di Kalbar, sehingga dapat berbicara dan mencapai kesepakatan bersama bahwa pesta politik adalah bukan pesta Agama atau pesta Suku.

TNI khususnya Kodam XII/Tpr menjadi bagian untuk membantu tugas-tugas Polri dalam memberikan keamanan, terlebih selama pelaksanakan Pilkada.

“Saya yakin, jika dikerjakan bersama-sama akan membuahkan hasil yang maksimal. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalbar dan Kalteng,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Kalbar  H.M. Basri Har menyambut baik silaturahmi yang dilaksanakan Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi bersama jajaranya dalam ajang silaturahimi ini.

Kunjungan ini menunjukkan adanya suatu sinergitas antara Ulama dengan Pemerintah.“Inilah yang kita harapkan diantara Ulama, Pemerintah, ada satu kesepakatan bersama  untuk rakyat kita. Karena, yang terpenting itu adalah rakyat kita,” kata H.M. Basri Har.

H.M. Basri Har menyatakan, bahwa akan meminta seluruh Majelis Ulama yang ada di Kabupaten/Kota untuk melakukan hal yang sama, sehingga dimanapun dan jajarannya, antara Ulama dengan Pemerintah, termasuk dari kalangan TNI maupun Polri selalu ada kerjasama yang baik. (LAY).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.