Sambas,Borneonetv .Anggota DPR RI Irjen Pol (Purn) Erwin L Tobing menegaskan jika dirinya juga dengan tegas, menolak impor beras yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian perdagangan.
Penegasan terhadap penolakan tersebut ia sampaikan, ketika bertemu dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD kabupaten Sambas, Jumat (2/2).
Dikatakan oleh Erwin, perlu tata kelola khususnya menteri pertanian agar Indonesia tidak melakukan impor beras.
Mahasiswa dalam kesempatan tersebut, selain meminta pemerintah tidak mengimpor beras mahasiswa juga menuntut agar pemerintah kabupaten Sambas untuk terus mendesak pemerintah pusat agar segera membangun jembatan sungai sambas besar.
Selain meminta pemkab Sambas secepatnya mendesak pemerintah pusat, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan mahasiswa Islam dan Aliansi Mahasiswa pemuda Indonesia menolak kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat.
Fahmi Ardi, Koordinator lapangan aksi dalam demonstrasi tersebut menegaskan jika impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan merugikan petani.
“Mahasiswa sebagai agen of change merasa sedih dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kita berharap, penolakan yang juga disampaikan oleh ketua DPRD kabupaten Sambas dan salah satu anggota DPR RI untuk dapat terus mengawal agar impor beras tidak diteruskan,” ujarnya, Jumat (2/2).
Ditegaskan oleh Fahmi, kabupaten Sambas sebagai wilayah yang surplus padi tidak memerlukan beras impor.
“Melalui aksi kami ini, mahasiswa Sambas dengan dengan tegas menolak impor beras,” tegasnya.
Dikatakan oleh Fami, terkait pembangunan jembatan sungai Sambas besar. Ia meminta keseriusan dari pemerintah kabupaten Sambas, agar pembangunan jembatan tersebut tidak menjadi komoditas politik.
“Kita ketahui, tahun depan sudah menjadi tahun politik. Untuk itu, kami minta agar pembangunan jembatan tidak menjadi komoditas politik. Pemerintah kabupaten Sambas bisa mendesak pemerintah pusat, untuk mengucurkan dana guna membangun jembatan tersebut,” katanya.
Dikemukakan jika keberadaan jembatan sungai Sambas besar, sangat berarti untuk masyarakat kabupaten Sambas.
Disebutkan oleh Fahmi, kebijakan pemerintah yang mulai bertolak belakang dengan janji-janji dan kebijakan yang mereka buat.
“Dimulai dari kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Kebijakan ini disebut, mendustakan janji presiden Joko Widodo yang tertuang dalam nawacita yang ingin menjadikan Indonesia berdaulat secara pangan, dan mensejahterakan petani.
Kebijakan itu pun tentu menjadi kontroversial, ironisnya di beberapa daerah di Indonesia. Justru mengalami surplus beras yang sangat besar, dan daerah tersebut siap untuk menjadi supplier beras bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kabupaten Sambas adalah salah satu daerah yang juga menjadi daerah yang mengalami surplus beras hingga 60 persen dari total hasil beras yang diperoleh dari panen tahun sebelumnya.
Ditambah lagi kebijakan ini pun, menjelang panen raya yang akan dilakukan oleh seluruh petani di seluruh Indonesia. Lalu kemana petani akan menjual gabah padi nya, lalu di mana letak kesejahteraan petani,” katanya.
Lalu tegasnya, bagaimana dengan surplus padi di Indonesia dan juga di Kabupaten Sambas.
“Untuk itu kami berharap agar pemerintah Kabupaten Sambas, bertindak tegas bersedia menyampaikan aspirasi petani. Bahwa Sambas adalah salah satu daerah yang juga mengalami surplus beras, dan menyatakan sikap bahwa Kabupaten Sambas juga siap untuk menjadi daerah supplier beras bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Untuk itu kami mendesak, agar Pemda Sambas menolak impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Melihat sampai saat ini tidak ada kebijakan dan tindakan yang tegas dari Pemda Sambas untuk menyikapi hal tersebut. Mahasiswa mendesak, Sambas harus menolak impor beras dan siap menjadi daerah yang menjadi supplier impor beras.
“Hal lain yang juga perlu kami soroti adalah terkait pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar. Jembatan Sungai Sambas Besar adalah yang menjadi penghubung antar daerah. Pembangunan jembatan juga, adalah salah satu komponen yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sambas terutama dalam hal ekonomi. Ironisnya rancangan pembangunan ini sudah diwacanakan sejak periode bupati yang lalu, namun sampai kini tidak ada inisiasi jelas dari Pemda terkait pembangunan jembatan ini,” paparnya.
Untuk itu dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas, maka kami mendesak agar pemda Sambas segera mendesak pemerintah pusat dalam pembangunan Jembatan Sungai Sambas besar.
“Dan mendesak segera memasang patok pertama pembangunan Jembatan Sungai Sambas besar pada tahun ini,” harapnya.
Melihat permasalahan di atas dan lainnya, Pemda dalam menentukan dan membuat kebijakan. Aliansi mahasiswa peduli Sambas menuntut Bupati Sambas dan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, agar menyatakan sikap jika Sambas menolak impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Dalam hal ini Menuntut Bupati Sambas dan pimpinan DPRD, agar menyatakan sikap bahwa Sambas siap menjadi supplier beras bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melihat sambas adalah salah satu daerah yang mengalami surplus beras.
Kemudian menuntut Bupati Sambas dan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, agar segera bertindak tegas dalam menyikapi pembangunan jembatan Sungai Sambas besar dengan segera mendesak pemerintah pusat dalam pembangunannya.
Selain itu juga, mendesak Bupati Sambas dan pimpinan DPRD Kabupaten Sambas. Untuk membangun jembatan Sungai Sambas besar dan melakukan peletakan batu pertama di tahun 2018,” tegas Fahmi. (Indra)
Anggota DPR RI Sambut Demonstrasi Mahasiswa Sambas
