Hadapai Tahun Politik, Masyarakat Tetap Bersatu

Pontianak,Borneonetv.Pj Gubernur Kalbar Drs Dodi Riadmdji mengatakan, memasuki Tahun Politik 2018,  beberapa wilayah Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak, baik itu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pontianak.

“Untuk menghadapi tahun politik tersebut, masyarakat Kalbar tetap bersatu dan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif,” kata Drs Dodi Riyadmadji, MM, Rabu (14/2) usai mengukuhkan Penjabat Sementara ( Pjs) Bupati Sanggau dan Pjs Wali Kota Pontianak di Balai Petitih Kantor Gubernur.

Kepala BKD Kalbar Drs Moses Tabah, M.Si dilantik sebagai Pjs  Bupati Sanggau dan Dra Mahmuda, MM dilantik sebagai Pjs Walikota Pontianak hingga berakhir pada tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

“Jika ada pihak-pihak luar yang  yang ingin  mengganggu  keharmonisan  dan kerukunan  yang terjaga selama ini, maka itu adalah musuh kita bersama. Saya yakin masyarakat Kalbar adalah masyarakat yang cerdas dan tidak mudah terprokasi serta  tidak bersifat reaktif terhadap isu-isu dan berita hoax yang ada di media sosial, dengan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, maka Kalbar dapat terus  melaksanakan pembangunan dan dapat lebih  maju dan sejajar  dengan Provinsi lainya,” ujarnya.

Dikatakannya, Kalbar menjadi adalah salah satu contoh Provinsi yang berhasil melaksanakan Pemilukada yang cukup berhasil, berjalan aman, tertib lancar, sehingga dapat  menghasilkan seorang pemimpin yang mendapat dukungan semua elemen masyarakat.

Dodi juga berharap kepada Pjs Bupati Sanggau dan Pjs Walikota Pontianak yang telah dikukuhkan untuk dapat memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangan daerah berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakiulan Rakyat Daerah serta Forkopimda setempat.

”Harus memfasilitasi  penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas PNS, melakukan  pengisian Pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Memelihara  ketentraman dan keteriban masyarakat, “ungkapnya. (Lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.