Jakarta-BorneoneTV. Sungguh miris pemaksaan program pembangunan Infrastruktur terkait masalah jalan nasional yang akan diprivatisasi oleh Joko Widodo. Dan ini akan semakin kuat penguasaan asing dalam sarana transportasi nasional nantinya.
“Sudah dapat dirasakan bahwa pembangunan infrastruktur oleh Joko Widodo jelas sangat kedodoran dalam hal pendanaannya, dengan menerapkan skema KPBU terhadap pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional pada pihak swasta asing
Seperti Pemerintah mulai menawarkan dua proyek pemeliharaan (preservasi) jalan nasional bernilai Rp2,85 triliun dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Availability Payment ke investor.” Kata Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Selasa (6/3) kemarin.
Seperti katanya, dua proyek jalan nasional di Provinsi Riau sepanjang 43 kilometer, dan jalan nasional di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km. Masing-masing proyek bernilai Rp1,97 triliun dan Rp882 miliar. Keduanya merupakan bagian dari Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera.
Arief menilai, program infrastruktur Joko Widodo dengan mengcopy paste China terkait pembangunan infrastruktur ternyata tidaklah memberikan dampak yang signifikan bagi tumbuh ekonomi nasional. “Hal ini dapat dibuktikan bahwa lapangan kerja baru tidak bertumbuh di sektor infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Arief.
Pendapat Arief, Joko Widodo tidak memperhitungkan kekuatan ekonomi nasional, sehingga terkesan terus memaksakan pembangunan infrastruktur yang hampir 80 persen belanja modal untuk infrastruktur yang diperoleh dari berhutang digunakan untuk belanja barang barang modal dari luar negeri, sehingga tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan produk lokal.
Lucunya lagi kata Arief, Dirjen Bina Marga yang sudah memasuki pensiun selama dua bulan belum juga diganti dan dengan bangga bicara asingisasi jalan Nasional.
“Wong pembangunan jalan tol dan pengelolaan jalan tol oleh swasta/ asing saja sudah melanggar undang-undang jalan, apalagi jalan nasional yang akan diswastakan, semakin sangat melanggar undang-undang jalan nasional,” nilai Arief.
Sangat jelas kata Arief, kalau Joko Widodo sebenarnya sangat minim pengetahuan tentang bagaimana membangun infrastruktur yang berlandaskan Trisakti Dan Nawacita yang sudah jadi Visi Besar Joko Widodo.
Alih alih bukan Trisakti dalam infrastruktur lanjut Arief, tapi Tri Sakit dimana pembangunan infrastruktur menghasilkan ancaman krisis ekonomi dengan hutang semakin melangit. Serta makin jadi jadi penguasaan asing terhadap asset aset vital negara seperti jalan tol dan jalan nasional dengan skema KPBU. Dan yang paling miris pembangunan infrastruktur justru semakin membuat nyungsep kurs Rupiah terhadap US Dollar.
“Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan tanpa rencana yang baik, dan tanpa menentukan prioritas jenis pembangunan infrastrukturnya dan tanpa ngukur kemampuan ekonomi Indonesia,” papar Arief. (lam)
