Pontianak-BorneoneTV . Semua elemen yang ada di Kalbar ini harus mempunyai komitmen untuk mencegah dampak negatif yang terjadi terhadap korupsi. Sebab praktik korupsi yang dilakukan tidak hanya berdampak pada meruginya hak-hak ekonomi masyarakat di daerah, namun secara nasional memberikan pengaruh negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia internasional.
Hal tersebut diutarakan Pj Gubernur Kalbar Dody Riadmadji, saat membuka Rakor dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegritas di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/3).
Dikatakannya, maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi mengindikasikan bahwa pembangunan sistem pengawasan didalam pemerintah perlu lebih ditingkatkan.
Pj Gubernur Kalbar juga mengapresiasi yang tinggi atas langkah-langkah KPK yang tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan, tetapi juga berperan sebagai pencegah yang dapat mendorong perbaikan pengelolaan sistem dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah“Dengan sistem yang di bangun ini, agar kedepannya tidak ada satupun pejabat daerah di Provinsi Kalbar ini yang terjerat tindak pidana korupsi,” harapnya.
Pemerintah daerah khususnya di Provinsi Kalbar telah melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan menerbitkan beberapa komitmen hukum. Diantaranya, peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov Kalbar, Keputusan Gubernur Nomor 341/BKD/2015 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemprov Kalbar, Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 757/ITPROV/2017 Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Kalbar.
“Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar sangat berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program kerja KPK dalam upaya pencegahan praktik korupsi, khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegritas,” ujarnya. (Lay)
