Jakarta,BorneoneTV. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mencurigai pemerintah Indonesia yang meminta KPK untuk menunda mengumumkan calon kepala daerah yang maju pada Pilkada tersangkut masalah korupsi.
“Jelas kita curiga keinginan pemerintah Joko Widodo saat ini yang meminta KPK menunda pengumuman para calon kepala daerah yang jadi tersangka dalam berbagai kasus korupsi. “Jangan – jangan” banyak calon kepala daerah dari parpolnya pemerintah yang akan jadi tersangka,” kata Arief, Kamis (15/3) kemarin, di Jakarta.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo akan mengumumkan terkait 90 persen calon kepala daerah yang mencalonkan kembali pada Pilkada berpotensi tersangka.
Namun dihadang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, yang meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi.
“KPK sebaiknya tidak perlu dengarkan ocehan pemerintah, yang meminta untuk tidak mengumumkan nama nama orang yang terlibat korupsi dan kebetulan lagi jadi calon kepala daerah,” timpal Arief.
Karena Arief menilai, pengumuman tersangka para calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2018 dan terlibat “merampok” uang rakyat ini, dipastikan tidak akan ada kerusuhan sosial di tengah masyarakat.
Arief mencontohkan, Cagub Lampung dan Sultra yang di comot OTT tidak ada gejolak apalagi protes dari masyarakat.
“Justru yang ada sebaliknya, masyarakat samakin senang,” kata Arief.Caontoh lain lanjut Arief, Cagub Jawa Tengah Ganjar, yang sering disebut -sebut punya indikasi kuat terima uang hasil korupsi E KTP.
“Jadi sudahlah KPK jangan ragu –ragu, umumkan saja para calon kepala daerah yang akan ditetapkan jadi tersangka dalam berbagai kasus Korupsi. Biar rakyat pada Pilkada 2018 tau dan tidak terjebak memilih kucing dalam karung. Agar Pilkada 2018 akan menghasilkan kepala daerah yang bersih,” saran Arief. (lam)
