Kubu Raya, BorneoneTV. Pencairan Anggaran Dana Desa tahap I tahun 2018 dipastikan molor. Penyebabnya Pemerintah Desa yang hingga kini belum menyerahkan Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) 2018 dan LKPJ tahun 2017 ke dinas.
Padahal, penyerahan RKPDes maupun LKPJ sudah harus dilakukan sejak akhir tahun 2017.
Kepala Desa Kali Bandung Sangaji akui belum menyerahkan RKPDes ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa Kubu Raya.
“Ini masih kita perbaiki. Tetapi sudah memasuki tahap penyelesaian,” katanya.
Padahal diakuinya tidak ada masalah apapun.
“Hanya yang kurang cepat mengerjakannya. Tetapi kita targetkan RKPDes sudah rampung dan diserahkan akhir Maret ini,” janjinya.
Dia pun mengaku, saat ini program pembangunan di Desa memang belum ada yang berjalan. Karena memang anggaranya belum ada.
“Jadi, kalau untuk pembangunan di desa belum ada. Sekarang ini kami masih fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat administrasi saja dahulu,”katanya.
Kepala Desa Parit Baru, Musa juga mengaku hal yang sama. Ia sebutkan faktor utama keterlambatan yaitu kerumitan dalam penyusunan.
“Sistem pelaporan kita itu memang masih menggunakan sistem lama, dan rumuit. Tebal laporannya saja sampai satu kilan. Itu yang membuat kita rada lambat menyusun RKP-Des. Ditambah, SDM kita juga terbatas,” katanya.
“Kemudian, ada juga persoalan non teknis yang membuat penyusunan RKP-Des ini menjadi terlambat. Misalnya tidak ada kesepahaman antara BPD dan Pemerintah Desa. Itu juga menjadi persoalan di desa,”tambahnya.
Diakuinya memang dinas sebenarnya sudah memberikan deadline.
“Sebenarnya bulan dua kemarin (Februari) deadlinenya. Tetapi belum selesai kita kerjakan, ya mau gimana lagi,” ucapnya.
Musa tak menampik molornya penyerahan RKPDes 2018 dan LKPJ tahun 2017 dipastikan berimbas pencairan dana desa tahap satu ini.(rob)
