Sanggau, BorneoneTV. Anggota Komisi A DPRD Sanggau mempertanyakan ke Ombudsman Perwakilan Kalbar dan Ombudsman RI terkait penangkapan Kepala BPN Sanggau yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) waktu lalu.
“Agenda kunjungan itu guna mempertanyakan masalah OTT di BPN Sanggau. Kenapa sampai terjadi, lalu ombudsman mengatakan bahwa memang pelayanan di BPN Sanggau itu terparah dan memang dalam pantauan ketat Ombudsman selama ini,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Sanggau Eko Sutrisno.
Begitu juga dengan Sanggau, lanjut Eko, dari semua OPD setelah dilakukan penelitian ternyata mayoritas dalam zona merah terkait pelayanan publik, padahal penelitian ini hanya bersifat yang nampak saja.
Terlebih, lanjut Politisi Partai Nasdem Sanggau itu, Kabupaten Sanggau sudah cukup tua usianya tapi pelayanan masih jauh dari memadai.
Maka dari itu, kita berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena kabupaten kita yang terendah dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar.
Eko berharap agar organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Sanggau berbenah dalam hal pelayanan publik.
Mengingat akan ada penilaian oleh Ombudsmen pada Mei hingga Juli 2018, Politisi Partai Nasdem Sanggau itu berharap agar pelayanan publik tidak masuk jona merah.
“Kita meminta untuk berbenah menuju zona hijau. Karena tahun 2017 pelayanan publik di Sanggau masuk dalam zona merah,” katanya.(her)
