Jakarta, BorneoneTV. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meresmikan penerapan program Bela Negara kepada seluruh warga binaan Lapas di seluruh wilayah Indonesia.
“Bela negara ini untuk mengembangkan rasa cinta terhadap Tanah Air yang diawali dengan rasa bangga dan kagum. Bila seseorang memiliki rasa cinta mendalam maka akan tulus dan ikhlas ikut membangun negaranya dan siap untuk mati demi negaranya,” tegas Menhan RI, Ryamizard Ryacudu disela peresmian di Lapas Cipinang Jakarta.
Ia juga menilai, warga binaan harus siap menghadapi era globalisasi dengan persaingan yang semakin ketat. Melalui program ini, diharapkan bisa membangun karakter dan kemampuannya agar bisa berkontribusi lebih baik setelah bebas dan terjun ke masyarakat.
“Esensi program ini agar mewujudkan sikap dan perilaku aktualisasi bela negara, menanamkan cinta Tanah Air, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta setia kepada Pancasila,” jelasnya.
Sementara itu, Menkumham RI Yasonna Laoly mengatakan, bela negara tak hanya menjadi tanggung jawab aparat TNI. Bela negara juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa tak terkecuali warga binaan di lapas seluruh Indonesia.
Yasonna berharap, melalui program ini, kemampuan dan keterampilan warga binaan bisa berkembang di tengah keterbatasan sekat dinding penjara.
“Walaupun kamu ada di dinding yang terbatas, kreativitas kalian tidak boleh terbatas dan harus membuktikan kalian dapat berkontribusi untuk bangsa ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, filosofi pemidanaan di Indonesia bukan dalam bentuk pembalasan atas tindak kejahatan, melainkan dalam mengutamakan reintegrasi sosial melalui pembinaan.
Menurutnya manusia punya kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi anak bangsa yang dapat berkontribusi lebih.
Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Thamrin Marzuki mengungkapkan, program ini melibatkan 16 kementerian dan lembaga seperti Kemenkumham, Kemenhan, BNN, Polri, Kemendagri, Badan Ekonomi Kreatif dan BNPT, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri dan Lembaga lainnya.(adg)
